SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda menggelar hearing bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, Rabu (13/3/2024). Dalam kegiatan yang digelar di lantai 1 DPRD Kota Samarinda tersebut, turut dihadiri Ketua Komisi IV Sri Puji Astuti, Wakil Ketua Komisi IV Sani Bin Husain, dan Kepala Disdikbud Asli Nuryadin.
Sri Puji Astuti mengatakan, salah satu yang menjadi pembahasan pada hearing tersebut yakni penyelenggara pendidikan yang saat ini berlangsung di Kota Samarinda.
“Mulai dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), pembiayaan, kesiapan, kurikulumnya, dan lain sebagainya,” ujar Sri Puji Astuti usai melakukan hearing.
Ia menyebutkan, dengan terdapatnya masalah yang kadang ada pada waktu pelaksanaan PPDB, disebabkan tidak sesuainya soal sistem zonasi. Selain itu, juga ketidaksesuaian tentang bagaimana pemetaan sarana prasarana yang ada.
“Umpamanya ada wilayah di Samarinda yang tidak terdapat Sekolah Menengah Pertama (SMP), atau Sekolah Menengah Akhir (SMA),” imbuhnya.
Kata Sri Puji Astuti, dengan menggunakan sistem zonasi ini ketika tidak adanya ketersediaan sekolah jenjang lanjutan, sehingga mereka tak bisa diakomodir untuk kemudian dapat pendidikan di bangku sekolah negeri.
“Hal seperti ini kan’ dapat menimbulkan kecemburuan sosial, dan apalagi bagi warga kurang mampu untuk bersekolah di swasta, bisa jadi menambah beban mereka,” pungkas Sri sapaan akrabnya.
Penulis : Ernita
Editor : Nicha R
