MAHAKAM ULU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) mengajukan 519 usulan program kerja dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun Anggaran 2026. Usulan ini merupakan hasil dari Reses yang dilakukan selama satu tahun terakhir, di mana anggota dewan turun langsung ke masyarakat untuk menampung aspirasi pembangunan.
Ketua DPRD Mahakam Ulu, Devung Paran, menyatakan bahwa seluruh usulan tersebut merupakan kebutuhan mendesak masyarakat, terutama di sektor infrastruktur dasar. Beberapa prioritas utama yang diajukan antara lain penyediaan listrik 24 jam di semua kampung, akses air bersih, serta peningkatan jalan dan jembatan.
“Kami berharap ke depan Pemerintah bisa bersikap kooperatif kepada DPRD, karena beberapa kali sebelumnya banyak aspirasi kami yang tidak diakomodir pada saat evaluasi tingkat provinsi,” kata Devung pada Senin (24/3/2025) lalu.
Meski tidak semua usulan diprediksi akan lolos, Devung optimis sebagian besar dapat disetujui setelah melalui proses asistensi dan evaluasi di tingkat provinsi. Ia berharap program-program yang diajukan bisa mendapatkan persetujuan untuk memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Proses reses yang dilakukan DPRD Mahulu melibatkan kunjungan ke berbagai desa dan kampung untuk mendengar keluhan serta harapan warga. Hal ini dilakukan agar program yang diusulkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Kami mengharapkan sejumlah usulan tersebut dapat terpenuhi, sehingga skala prioritas pembangunan untuk masyarakat melalui Pokok Pikiran ini bisa memberikan manfaat besar dari sisi pengabdian DPRD,” jelasnya.
Selain infrastruktur, beberapa usulan lainnya yang masuk dalam skala prioritas antara lain pembangunan puskesmas di daerah terpencil, perbaikan sarana pendidikan, dan peningkatan ekonomi kerakyatan melalui program pelatihan usaha kecil.
“Musrenbang ini hendaknya menjadi media bagi kemajuan Mahakam Ulu atas program kerja semua pihak terkait. Dibanding APBD Mahulu, usulan kami tidak lebih dari sepuluh persennya saja,” ujar Ketua DPRD Mahulu.
Pemerintah Kabupaten Mahulu akan segera memproses usulan tersebut bersama tim perencana daerah sebelum diajukan ke pemerintah provinsi untuk diverifikasi dan dialokasikan dalam APBD 2026.
Devung menegaskan bahwa DPRD akan terus mendorong agar program yang lolos dapat diimplementasikan secara tepat sasaran dan transparan. Pihaknya akan memantau pelaksanaannya agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Ke depan, DPRD berkomitmen untuk terus memperkuat komunikasi dengan masyarakat guna memastikan setiap program pembangunan benar-benar berbasis kebutuhan warga dan mendukung percepatan kemajuan daerah.
Pewarta: Ichal/Ron
Editor: Nicha R
