TENGGARONG – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memacu pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Saat ini, pembahasan sudah memasuki tahap finalisasi dengan Badan Anggaran (Banggar). DPRD optimistis pengesahan anggaran dapat dilakukan sesuai target pada 29 November 2024.
Ketua DPRD Kukar, Junaidi, menjelaskan tahapan pembahasan kini berfokus pada sinkronisasi antara masukan yang diterima dari komisi, fraksi, dan hasil reses anggota dewan. “Setelah pembahasan Banggar bersama TAPD dan OPD, kami akan mengoreksi dan mencocokkan poin-poin yang menjadi prioritas. Ini termasuk masukan dari reses, kunjungan kerja, hingga Rapat Dengar Pendapat (RDP),” ungkap Junaidi, Senin (18/11/2024).
Dalam pandangan fraksi, sejumlah isu strategis menjadi perhatian utama. Selain mengapresiasi capaian program RPJMD Pemkab Kukar yang mendapatkan banyak penghargaan. DPRD juga memberikan masukan terkait infrastruktur yang masih perlu diperbaiki. Meski dengan keterbatasan anggaran yang ada, Junaidi menyebut perlu adanya skala prioritas.
“Kritikan dari fraksi adalah bentuk kontrol dan evaluasi demi perbaikan program yang langsung dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Isu lain yang menjadi sorotan adalah penuntasan program mangkrak, terutama yang menyangkut kebutuhan masyarakat seperti petani dan infrastruktur vital. DPRD Kukar menegaskan bahwa pembahasan APBD Kukar 2025 harus mencerminkan kebutuhan masyarakat, dengan mengutamakan efektivitas dan efisiensi.
Dengan target pengesahan pada 29 November, DPRD berharap APBD 2025 dapat segera direalisasikan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Kukar. “Sinergi antara Banggar dan TAPD menjadi kunci agar anggaran yang disahkan benar-benar menjawab kebutuhan daerah,” pungkas Junaidi. (Adv)
Penulis : Muhammad Rafi’i
