TENGGARONG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Kartanegara (DPRD Kukar) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, secara maraton menggelar 3 sidang paripurna, pada Senin (28/8/2023). Dihadiri sebagian besar anggota DPRD Kukar, dan Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin.
Masing-masing agenda sidang paripurna kali ini di antaranya; Penyampaian Nota Keuangan terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kukar 2023, Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan Raperda tentang Perubahan APBD Kukar 2023, serta Tanggapan Pemkab Kukar terhadap Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan Raperda tentang Perubahan APBD Kukar 2023.
Pasca Rapat Paripurna, Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid, menyebut memang banyak anggaran yang dibahas bersama Pemkab Kukar. Sehingga harus segera dilakukan pembahasan, agar penyerapan APBD Perubahan Kukar 2023 bisa maksimal dilakukan hingga tutup tahun anggaran.
“Kita coba untuk proses ini dipercepat pengesahannya, supaya bisa maksimalkan realisasi anggaran,” ungkap Rasid, Senin (28/8/2023).
Menanggapi sejumlah tanggapan atau pandangan umum dari seluruh fraksi, sebagian besar masih berkaitan dengan tingkat kemiskinan yang masih terbilang tinggi. Serapan pelaksanaan APBD Kukar yang masih rendah, yakni berada diangka 38 persen. Sementara sudah memasuki bulan Agustus 2023, sehingga perlu gerak cepat dalam mengesahkan agar pengerjaan tidak menumpuk di OPD.
“Yang disampaikan kawan-kawan (seluruh fraksi) itu untuk supaya memacu daripada OPD untuk bagaimana meningkatkan kinerjanya dalam rangka untuk penyerapan realisasi anggaran itu tersebut,” tutupnya. (adv)
Penulis : Muhammad Rafi’i
Editor : Nicha Ratnasari
