TENGGARONG – DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), menggelar Sosialisasi Program Pemberantasan Korupsi untuk seluruh anggota Legislatif, Eksekutif (Eselon II) dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Diselenggarakan pada Selasa (3/9/2024), di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar.
Dikatakan oleh Ketua DPRD Kukar sementara, Farida, ini sebagai upaya dini pemberantasan korupsi, terutama di lembaga eksekutif dan legislatif. Dalam hal ini, lembaga DPRD Kukar. Dimana membawa amanah dari masyarakat yang memilih mereka saat Pemilihan Legislatif (Pileg) Kukar 2024 lalu.
Sejumlah hal pun dibahas dan dijelaskan langsung oleh perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang hadir langsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar. Diantaranya kepatuhan dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), dan potensi dan celah pelanggaran yang mengarah ke tindak pidana korupsi.
“Alhamdulillah Kukar belum ada ditemukan yang signifikan. Artinya pemberantasan korupsi itu belum ada catatan,” ungkap Farida, pada mediakaltim.com.
Sementara itu, Bupati Kukar, Edi Damansyah, pun menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan bersama DPRD Kukar dan KPK. Yakni sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi. “Harapan saya sosialisasi ini menjadi wawasan dan ilmu pengetahuan. Tapi yang utama fungsi tugas kami di Pemkab Kukar berjalan dengan baik,” ujar Edi Damansyah.
Seperti halnya hak-hak anggota DPRD Kukar yang berupa pokok pikiran (pokir), yang sudah diatur dengan baik. Yakni harus berbasis pada reses dan disampaikan satu pekan sebelum pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) atau Rencana Kegiatan Perangkat Daerah (RKPD).
“Saya berharap proses ini dapat dibuat konsisten dengan aturan yang ada,” tutup Edi. (Adv)
Penulis : Muhammad Rafi’i
