TENGGARONG – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, telah menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kukar tahun 2025. Ketua DPRD Kukar, Junaidi, menyampaikan bahwa RAPBD ini diproyeksikan mencapai Rp 12 triliun. Meningkat signifikan dari posisi awal dipembahasan KUA-PPAS sebesar Rp 7,5 triliun.
Disepakati, prioritas utama RAPBD Kukar 2025 ini, berfokus untuk menyelesaikan kewajiban yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2021-2026. Hal ini harus dituntaskan pada 2025, mengingat pada 2026 Pemkab Kukar akan mulai menyusun RPJMD baru yang disesuaikan dengan visi dan misi bupati Kukar terpilih.
“Kita fokus pada mandatori spending yang menjadi kewajiban, yaitu kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur,” ungkap Junaidi, Sabtu (30/11/2024).
Ketiga poin ini pun menjadi pembahasan utama. Pun DPRD Kukar akan melakukan evaluasi anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak mampu menyerap anggaran secara maksimal. Untuk kemudian dialihkan ke OPD yang mampu menjalankan Renstra OPD secara maksimal.
Selain itu, RAPBD Kukar 2025 juga memberikan perhatian khusus pada sektor pertanian, perikanan, dan kelautan untuk memperkuat ketahanan pangan daerah. Postur anggaran akan diarahkan untuk mendukung program prioritas di sektor-sektor tersebut.
Termasuk menyelesaikan sejumlah proyek besar yang telah dijalankan oleh Pemkab Kukar. Mulai dari revitalisasi Pasar Tangga Arung, penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kecamatan Muara Badak hingga pembangunan Jembatan Sebulu yang sudah dijalankan sejak pertengahan 2024 ini.
“Proyek-proyek ini menelan anggaran yang besar dan harus selesai pada 2025,” jelas Junaidi.
Untuk selanjutnya, RAPBD Kukar 2025 yang disetujui bersama Pemkab Kukar ini akan diserahkan dan dievaluasi oleh gubernur Kalimantan Timur (Kaltim). Kemudian disahkan menjadi APBD Kukar 2025. Ia pun optimis bisa segera dijalankan oleh Pemkab Kukar, terutama menjalankan program-program prioritas pada 2025.
“Kami ingin memastikan APBD 2025 dapat mendukung prioritas pembangunan dan menjadi fondasi yang kokoh sebelum memasuki RPJMD baru pada 2026,” tutupnya. (Adv)
Penulis : Muhammad Rafi’i
