Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diminta mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk mempercepat penyerapan anggaran. Jika tidak segera dilakukan, dikhawatirkan beberapa proyek besar akan molor atau bahkan terancam tak dapat dikerjakan sesuai rencana.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigiti Wibowo mengatakan, kondisi ini terjadi sebagai akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Untuk menekan penyebaran Corona, pemerintah dan pihak terkait akhirnya mengeluarkan kebijakan pembatasan mobilitas.
Akibatnya, roda ekonomi melambat termasuk proses tender dan lelang proyek infrastruktur pemerintah di Kaltim untuk tahun anggaran 2021. Bila benar terjadi, lanjut Sigit, dipastikan akan berdampak pada terganggunya perekonomian masyarakat.
“Kalau lelang dan tender tertunda pasti akan berpengaruh. Lelang biasanya paling lambat Maret. Kalau lambat apa yang mau dikerjakan. Sebab membutuhkan waktu cukup lama paling tidak 3 bulan,” kata legislator dapil Balikpapan ini.
Akibat lain, tambah Sigit, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2021 akan lebih besar dari tahun sebelumnya yakni Rp 2,2 triliun. Jika tidak terserap, lanjut politisi PAN, dikhawatirkan akan berujung pada melambatnya pembangunan di Kaltim.
Dua proyek tahun jamak (multiyears) yang dikhawatirkan akan tertunda akibat lambannya proses tender/lelang, menurut Sigit diantaranya pembangunan jalan laying Muara Rapak di Balikpapan, dan perluasan RSUD AW Sjahranie Samarinda. (adv)
