PENAJAM – DPRD Penajam Paser Utara (PPU) mengingatkan Perumda Air Minum (PAM) Danum Taka untuk lebih meningkatkan pelayanan. Hal ini sejalan dengan rencana kenaikan tarif dasar air bersih yang harus dikeluarkan masyarakat.
Baru-baru ini PAM Danum Taka mengajukan permohonan penyertaan anggaran subsidi ke Pemkab PPU. Dengan tujuan untuk mengurangi beban pelanggan dampak dari penyesuaian tarif dasar air bersih di PPU sekira 25 persen.
Ketua DPRD PPU Syahrudin M Noor menuturkan mendukung adanya usulan subsidi oleh salah satu BUMD PPU itu. Menurutnya, subsidi tarif memang perlu diberikan sepanjang keuangan pemerintah menyanggupi pun ini untuk kepentingan masyarakat. “Saya kira kalau mereka mengajukan sah saja karena itu berdampak luas kepada masyarakat,” katanya, Jumat, (9/9/2022).
Namun, lanjutnya, tak serta-merta. Perusahaan penyedia layanan air bersih itu diwajibkan untuk melakukan berbagai pembenahan pula. Utamanya mengenai fasilitas dan kualitas air, berkaitan dengan banyaknya keluhan warga. “Kalau fasilitas dan kualitas cukup baik, tidak ada masalah. Kalau tidak, inikan masalah,” sebutnya.
Baginya dengan kualitas dan fasilitas yang memadai, masyarakat tak akan segan untuk membayar dengan tarif sesuai aturan. Sebaliknya, masyarakat tentu akan keberatan jika telah membayar dengan harga lebih tinggi tanpa mendapatkan pelayanan yang ideal.
“Kalau kualitas baik tidak menjadi masalah masyarakat membayar lebih. Karena itu pararel dengan adanya kualitas,” sebutnya.
Selain itu, PAM Danum Taka juga diminta untuk meningkatkan kinerja dengan pemanfaatan teknologi terbaru. Karena hal itu dapat memudahkan petugas, pun warga dalam melakukan pembayaran tagihan.
“Kondisi saat ini diharapkan ada fasilitas pembayaran tidak sulit, seperti mobile banking contohnya. Ini juga penting, karena bisa mengefektifkan kerja penagihan,” kata Syahrudin.
Ke depan, dengan beberapa perbaikan dan kemajuan itu, menurutnya, Pemkab PPU juga akan konsisten dalam mendukung setiap program PAM Danum Taka. Pun sejalan dengan pemasukan yang diberikan ke pendapatan asli daerah (PAD).
“Saya kira dengan kondisi demikian tidak ada masalah, tetapi untuk saat ini saya kira lebih baik memperbaiki kualitas dan faislitas yang ada,” pungkasnya. (sbk/adv)
