BONTANG – DPRD Bontang tetap meminta Direksi RSUD Taman Husada untuk kembali mempekerjakan 10 tenaga honorer yang sebelumnya dipecat. Pihaknya memberikan batas waktu 10 hari bagi direksi rumah sakit plat merah tersebut meninjau ulang, dan nantinya ditindaklanjuti Komisi II.
Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris mengatakan, tidak ada alasan bagi RSUD untuk tidak memperpanjang kontrak kerja 10 orang tersebut. Sebab hal itu sudah disepakati oleh tim anggaran Pemkot Bontang bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
“Buku APBD (2022) ini menjadi rujukan hukum bagi semua perangkat daerah. Ketika ada yang menyalahi, berarti melanggar,” ucapnya saat menggelar rapat bersama di Kantor DPRD Bontang, Selasa (18/1/2022).
Seharusnya, sambung Agus Haris, RSUD tetap menjalankan aturan itu selama 2022. Apabila selanjutnya tidak ingin diperpanjang, maka barulah nama-nama tersebut tidak diusulkan di tahun berikutnya.
Pihaknya pun dibuat geram, sebab kini sudah ada empat orang pengganti dari 10 tenaga honorer tersebut. Hal ini jelas bertentangan dengan Perda Perlindungan Hak Pekerja Alih Daya nomor 11 Tahun 2018, dimana pekerja tidak boleh diberhentikan sepihak kecuali dalam tiga hal, yakni meninggal dunia, keterbatasan anggara, atau mengundurkan diri.
“Kita (pemkot, Red.) yang membuat aturan, kita juga yang menginjak-injak aturan itu,” bebernya.
Adapun alasan pemecatan 10 honorer tersebut, dinilai juga tidak berdasar. Politisi Gerinda itu menyebut, seluruh pekerja termasuk direktur juga menggunakan handphone saat bekerja. Adapun soal keterlibatan dalam politik praktis, hal itu juga tidak bisa dibuktikan oleh direksi RSUD. Dikonfirmasi terpisah terkait soal ini, Direktur RSUD Taman Husada, dr Suhardi memilih enggan berkomentar. (bms)
