SAMARINDA– DPRD Kaltim menggelar Rapat Paripurna ke-44, Selasa (11/10/2022). Salah satu agendanya adalah jawaban Gubernur terkait pemandangan fraksi terhadap nota keuangan Raperda APBD 2023.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Masud mengatakan, selanjutnya DPRD Kaltim akan membahas lebih detail APBD 2023 di Badan Anggaran (Banggar). Banggar akan membahas bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait program-program tahun 2023.
“Akan dibahas secara cermat dan mendalam oleh Banggar dan TAPD sebagai suatu pertimbangan, persetujuan, kesepakatan dan laporan akhir yang akan disampaikan pada paripurna berikutnya,” jelas Hasanuddin Masud.
Politisi Golkar ini menambahkan, APBD Kaltim 2023 diproyeksikan sebesar Rp 15,1 triliun. APBD 2023, akan dialokasikan untuk beberapa program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastukur, serta penyelesaian beberapa kegiatan yang belum rampung pada tahun 2022.
“Termasuk RS Korpri, gedung Inspektorat yang dianggarkan lagi. Pendidikan dan juga bonus atlet. Mengakomodasi semua ‘lah yang jelas, harapannya sesuai lah ya,” katanya.
Sementara Christianus Benny Staff Ahli Bidang SDA, Perekonomian Daerah, dan Kesra yang mewakili Gubernur Kaltim, mengatakan jawaban dan tanggapan Gubernur Kaltim terhadap pandangan 8 fraksi DPRD Kaltim.
Benny mengatakan, berkenaan dengan beberapa hal yang mendapat perhatian diantaranya dari Fraksi Partai Golongan Karya. Menurutnya pemerintah sependapat dengan Fraksi Golkar untuk mempertahankan kemandirian fiskal melalui penguatan pendapatan asli daerah (PAD).
Kemudian, lanjut Benny, upaya pencapaian 8 direktif gubernur serta pencapaian program-program prioritas daerah, telah dirumuskan dan dipertajam melalui alokasi anggaran di tahun 2023 sebagai tahun akhir masa iabatan Gubernur Isran Noor dan
Wakil Gubernur Hadi Mulyadi. Diantaranya, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan rohaniawan dengan memberikan tambahan penghasilan khusus guru dan hibah bagi tenaga rohaniawan.
“Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui Beasiswa Kaltim Tuntas, sejak 2019 hingga 2022 telah terealisasi beasiswa untuk kelompok umum sebanyak 62.965 orang dan beasiswa untuk kelompok keluarga miskin sebanyak 17.254 orang. Penciptaan lapangan kerja terealisasi sebesar 16.148 orang pada industri kecil dan mikro, serta sebesar 33.289 orang pada industri menengah dan besar,” urai Benny.
Benny juga memaparkan, program pembangunan yang telah dilaksanakan periode 2019-2022 di sektor pertanian, infrastruktur jalan dan jembatan, penyaluran modal usaha untuk UMKM Kaltim, bantuan rumah layak huni (25.000 unit) dan lainnya. Capaian indikator makro pembangunan Kaltim, seperti indeks pembangunan manusia (IPM) dengan capaian 76,88, laju pertumbuhan ekonomi 2,48 persen, angka kemiskinan 6,54 persen, tingkat pengangguran terbuka 6,83 persen, indeks gini 0,334 dan indeks kualitas lingkungan hidup 76,05.
“Semoga jawaban dan penjelasan yang telah disampaikan Pemprov Kaltim ini dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap berbagai substansi vang disampaikan melalui pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kaltim, sekaligus penyempurnaan terhadap langkah kebijakan dalam mengemban amanah rakyat Kaltim khususnya dalam penyusunan APBD Kaltim tahun anggaran 2023,” tutup Benny.(eky)
