KUTAI BARAT – Pemkab Kutai Barat (Kubar) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) terus mendorong investasi.
Salah satu langkah yang diambil adalah membangun kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan usaha besar, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit.
Pada Senin (7/10/2024), DPM-PTSP Kubar menggelar Zoom Meeting dengan lembaga konsultan yang ditunjuk oleh Kementerian Investasi serta beberapa investor perkebunan kelapa sawit di Kutai Barat. Acara tersebut berlangsung di ruang rapat lantai dua kantor DPM-PTSP mulai pukul 14.00 WITA.
Kepala DPM-PTSP Kutai Barat, Adolfus Edhardus Pontu, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari program kemitraan yang didorong oleh Presiden RI. Program ini bertujuan untuk memberdayakan UMKM agar dapat bermitra dengan perusahaan besar.
“Kegiatan ini merupakan amanah Presiden, yang berawal dari kunjungan kerja beliau ke salah satu pabrik besar di Indonesia. Saat itu, Presiden tertarik dengan seragam yang dikenakan karyawan pabrik, yang ternyata dipesan dari Jakarta. Presiden kemudian berpikir, mengapa tidak memanfaatkan UMKM lokal untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” ungkap Adolfus.
Lebih lanjut, Adolfus menceritakan bahwa Presiden Jokowi sangat mendorong perusahaan besar untuk bermitra dengan UMKM, khususnya di wilayah sekitar perusahaan, agar pertumbuhan ekonomi dapat berkembang secara inklusif.
“Di Kutai Barat, kami menghimpun seluruh pemegang izin usaha perkebunan kelapa sawit untuk membahas kemitraan ini bersama Kementerian Investasi dan lembaga konsultan yang ditunjuk. Tujuannya adalah menciptakan sinergi antara usaha besar dan UMKM,” tambahnya.
Adolfus juga menyampaikan bahwa antusiasme perusahaan perkebunan kelapa sawit sangat positif. Mereka telah mengidentifikasi beberapa kegiatan yang dapat dimitrakan dengan UMKM, seperti outsourcing tenaga kerja untuk keamanan, renovasi bangunan, dan perbaikan fasilitas perusahaan.
“Harapan kami, kemitraan ini akan memberdayakan UMKM yang ada di sekitar wilayah perkebunan, sehingga pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara inklusif dan berkelanjutan,” ujar Adolfus.
Ia juga berharap, dengan tersampaikannya informasi ini, para pelaku usaha besar dapat segera mengambil langkah untuk mendata UMKM yang ada di sekitar lokasi usaha mereka dan mulai melibatkan UMKM dalam berbagai paket kegiatan yang dapat dimitrakan.
“Namun, tentu ada beberapa pekerjaan yang belum bisa dimitrakan karena keterbatasan kualifikasi UMKM di daerah tersebut,” tutup Adolfus.
Pewarta: Ichal
Editor: Agus Susanto
