KUTAI BARAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kutai Barat menggelar Diseminasi Audit Kasus Stunting Tahap Pertama. Bertempat di Auditorium Aji Tullur Jejangkat (ATJ) pada Senin (24/6/2024) lalu.
Kepala DP2KBP3A Kutai Barat, Sukwanto mengungkapkan, untuk mewujudkan percepatan penurunan stunting diperlukan sumber daya manusia sehat, cerdas dan produktif serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
“Dengan adanya penurunan stunting di Kabupaten Kutai Barat tahun 2024 dapat mencapai 10 persen dengan saling kerja sama antar pemangku kebijakan. Dan pihak terkait dan semakin ditingkatkannya peran aktif semua perangkat daerah yang terkait dengan upaya penurunan stunting seerti Dinas DP2KBP3A, Dinas Sosial, Disdikbud, DPMPK, Perkimtan, Diskan, Kemenag/ MUI, perguruan tinggi dan organisasi profesi,” terang Sukwanto.
Sukwanto menyebutkan, saat ini koordinasi TPPS tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan dan kampung belum optimal termasuk pelaksanaan tugas tim pendamping keluarga untuk melaksanakan kunjungan kecatin, ibu hamil dan pasca persalinan, gerakan bapak asuh stunting.
Hal itu juga dipengaruhi oleh kondisi geografis, infrastruktur jalan dan jembatan yang kurang memadai sehingga akses dan jangkauan masyarakat terpencil menjadi sulit. Ditambah budaya dan perilaku masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya stunting.
Sekretaris DP2KBP3A Kutai Barat, dr. Akbar menambahkan, saat ini dibutuhkan peningkatan komitmen Pemerintah Daerah dan stake holder dalam percepatan penurunan stunting. Yakni, dengan memantapkan konvergensi program percepatan penurunan stunting. Sekaligus meningkatkan peran pemerintah dan swasta.
“Saya berharap, untuk di tahun ini Angka Stunting di Kutai Barat dapat di bawah angka 14 persen sesuai dengan target nasional,” pungkasnya.
Pewarta: Ichal
Editor : Nicha R
