SANGATTA – Pemkab Kutai Timur (Kutim) terus berupaya memecahkan persoalan tentang data kemiskinan yang belum valid. Kepala Dinsos Kutim, Jamiatulkhair mengaku segala upaya telah dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan.
Salah satunya melakukan pendataan dengan cara verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selama ini menjadi persoalan dalam pendistribusian bantuan.
“Kalau sudah ada pendataan yang baik dan seluruhnya sudah terverifikasi dan validasi, bantuan sosial yang diberikan akan tepat sasaran. Ini juga meminimalisasi penyimpangan pendistribusian,” kata pria yang akrab disapa Jami itu, Selasa (23/11/2021).
Menurut Jami, verifikasi dan validasi dana sangat diperlukan dalam upaya membentuk kerangka arah kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan. Dia memastikan, saat ini timnya terus bergerak memvalidasi data kemiskinan. Mulai menyortir dari data yang ada hingga turun langsung ke lapangan.
“Saat ini kami akan coba sortir dulu data yang ada, kemudian baru coba dicek ke lapangan,” ucapnya.
Selama ini jelasnya, Dinsos sudah memiliki DTKS. Data itu hanya sebagai acuan penerima manfaat bantuan dan calon penerima bantuan, sehingga belum bisa dijadikan data valid warga miskin.
“DTKS tidak bisa mencerminkan data kemiskinan absolut. Warga miskin yang tidak memiliki akses terhadap kesehatan, pendidikan dan sulit memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan,” paparnya.
Dinsos mencoba melihat lagi data DTKS tersebut. Diputuskan warga miskin adalah yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH). Sejauh ini datanya masih disortir per kecamatan. “Karena sesuai DTKS, penerima PKH ini adalah warga dengan kemiskinan terbawah,” jelasnya.
Selanjutnya jika proses validasi ini kelar, pihaknya akan menyerahkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim. Langkah intervensi akan ditetapkan oleh Bappeda sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
“Tapi sebenarnya program dari pemerintah pusat juga sudah cukup banyak dan bisa dikolaborasikan,” ungkapnya.
Selain PKH, ada bantuan BPJS, bantuan sembako, dan lainnya. Tinggal dipadukan jika ada program dari daerah. Termasuk jika ada keterlibatan perusahaan di Kutim dengan memberdayakan warga di desa sekitar perusahaan.
“Tinggal bagaimana nanti menyesuaikan dengan kantong-kantong kemiskinan. Yang jelas saat ini kami coba tuntaskan dulu validasi datanya,” tutupnya. (ref/adv)
