BONTANG – Pemberlakukan Bontang Silent pada 6-7 Februari 2021 menuai komentar dari Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam. Pria yang akrab disapa Andi Faiz ini menilai, pemberlakuan instruksi Gubernur Kaltim terlalu terburu-buru. Sehingga menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat.
Beberapa permasalahan di antaranya, munculnya panic buying atau panik membeli barang kebutuhan, sehari sebelum diberlakukan atau Jumat (5/2/2021). Seluruh pasar di Bontang juga ramai didatangi pembeli, sehingga menimbulkan kerumunan dan berpotensi memunculkan klaster baru Covid-19.
[irp posts=”9939″ name=”Kaltim Silent di Bontang : Akses Jalan Dibatasi, Pasar Ditutup, Resepsi Dilarang”]
Ditambah lagi masalah minimnya sosialisasi ke masyarakat. Kondisi tersebut sambung Faiz, berbeda dengan di provinsi lain yang sebulan sebelum diberlakukan telah disosialisasikan ke masyarakat. “Kami meminta Pemkot malakukan evaluasi. Harapannya minggu ini ada evaluasi dari tim pemerintah untuk menindaklanjuti instruksi gubernur ini,” kata Adi Faiz yang ditemui Media Kaltim di ruang kerjanya, Senin (8/2) siang tadi.
[irp posts=”10017″ name=”DPRD Bontang Soroti Pedagang di Luar Pasar Tamrin Tetap Buka saat Lockdown””]
Andi Faiz menilai, Bontang sudah memiliki produk Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dimana didalamnya diatur pembatasan kegiatan masyarakat dengan sangat baik. Seperti pemberlakukan pembatasan kunjungan malam, pembatasan resepsi pernikahan, dan beberapa ketentuan lainnya.
Sehingga pemberlakuan tersebut tinggal diramu dan dimodifikasi untuk diterapkan di akhir pekan. Di antaranya seperti membatasi jam operasional pasar dan pedagang di akhir pekan, ataupun menerapkan sistem take away bagi pembeli. “Jangan sampai Senin sampai Jumat berlaku PPKM, Sabtu sampai Minggu yang diterapkan instruksi gubernur. Kapan masyarakat mencari makannya,” sindirnya. (bms)
[irp posts=”10005″ name=”Hari Kedua Bontang Steril, Masih Banyak Pedagang Jualan di Pinggir Jalan, Pedagang Pasar Tamrin: Ini Tidak Adil!”]