SAMARINDA– Sejumlah organisasi masyarakat yang terhimpun dalam Majelis Organisasi Daerah Nasional (MODN) menggelar aksi demonstrasi di DPRD Kaltim, Selasa (17/5/2022). Massa aksi menyoal ratusan miliar yang mengalir ke perguruan tinggi di Jawa dari pemilik Bayan Group.
Aksi yang dimulai pukul 11.00 Wita, diawali orasi di depan gedung DPRD Kaltim. Selepas itu, sejumlah perwakilan massa diterima beberapa legislator karang paci. Di ruang yang sama turut hadir jajaran dari Bayan Group yang sebelumnya dipanggil oleh Komisi Gabungan DPRD Kaltim.
Bendahara MODN Mahfudz Ghozali mengatakan, Gubernur Kaltim dan Wakil Gubernur Kaltim telah menyuarakan besarnya aliran dana perusahaan batu bara keluar Kaltim. Sehingga ia menuntut keadilan bagi masyarakat Bumi Etam yang harus merima kontribusi maksimal dari perusahaan yang melakukan eksploitasi alam di Kaltim
“Kita harus rebut kembali hak hak kita khususnya dari CSR. CSR ini sebenarnya harus diberikan kepada masyarakat Kaltim. Harus menerima manfaatnya bukan dampaknya,” katanya di gedung E DPRD Kaltim.
Wakil Majelis Tinggi MODN, Abraham Ingan, meminta DPRD Kaltim menginventarisasi dan mengevaluasi seluruh CSR PKP2B yang beroperasi di Kaltim untuk mencegah pelanggaran.
“Produksi meningkat tapi CSR menghilang. Bagi PKP2B yang tidak patuh, kami minta ditutup sementara operasionalnya sampai tujuan tercapai. Teknis pencabutannya pun harus jelas,” katanya.
Sementara Ekternal Relation Bayan Group Aji Syahbuddin Noor mengatakan, telah banyak program dari CSR Bayan Group untuk Kaltim. Penetapan besarannya berdasar Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB). Bahkan dikatakannya, telah ada pemberian beasiswa bagi sejumlah mahasiswa yang tinggal di ring 1 dan 2 konsesi mereka.
Ditambahkan, akan ada juga bantuan pendidikan dari perusahaan untuk 15 perguruan tinggi di Kaltim.
“Apa yang viral kami lapang dada. Kalau pun salah kami minta dikoreksi, kalau benar alhamdulillah. Soal yang viral itu bantuan pribadi, kami dari manajemen tidak bisa menentukan,” katanya dihadapan perwakilan aksi dan anggota DPRD Kaltim.(eky)