Keterwakilan perempuan di politik khususnya untuk kursi legislatif belum mencapai 30 persen. Padahal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengamanatkan untuk memastikan setidaknya 30 persen perempuan dicalonkan dalam daftar anggota parlemen.
Tim Peliput: Andi Desky, Muhammad Rafi’I, Ramlah Effendy
Anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Kaltim periode 2019-2024, hanya diisi satu perempuan dari 8 kursi atau 12,5 persen. Angka ini menurun bila berkaca pada hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2014-2019, dimana dapil Kaltim ada dua perempuan dari 8 kursi yang ada atau 25 persen.
Sementara anggota DPRD Kaltim periode 2019-2024, terpilih 11 perempuan atau 20 persen dari 55 kursi. Keterwakilan perempuan ini meningkat dibandingkan periode 2014-2019 yang “hanya” 7 orang atau 12,7 persen, termasuk anggota DPRD Kaltim setelah pemekaran.
Untuk DPRD Kaltim periode 2019-2024, beberapa partai tak berhasil menempatkan perempuan. Bahkan partai pemenang Pileg 2019 yakni Golkar, tak meloloskan satupun perempuan. Tetapi ada sejumlah fraksi di DPRD Kaltim yang telah mendudukkan lebih 30 persen kader perempuan.
Salah satunya PDI Perjuangan, partai pemenang kedua Pileg 2019 di Kaltim. Empat dari 11 atau 36 persen anggota fraksinya diisi oleh perempuan. Bahkan fraksi PDI Perjuangan dipimpin perempuan, yakni Ananda Emira Moeis. Fraksi PPP DPRD Kaltim bahkan didominasi perempuan. Tiga dari 4 atau 75 persen komposisi fraksinya diisi kader perempuan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menjelaskan, potensi keterwakilan perempuan dipengaruhi beberapa faktor seperti regulasi yang menjadi afirmasi membuka ruang kaum perempuan di politik. Regulasi minimal menempatkan 30 persen di pencalegan katanya, belum menjamin peningkatan keterpilihan. Malah mengalami penurunan.
Salah satu faktor penyebab, menurut anggota DPR RI dapil Kaltim ini, karena iklim politik, khususnya di Kaltim, yang membutuhkan biaya mahal. Akibatnya, banyak kader perempuan yang memilih mundur sebelum bertarung dalam Pileg.
Kedepan politisi Partai Golkar ini berharap ada regulasi yang bisa menekan biaya kampanye. Misalnya, mengatur kampanye di media-media baru seperti media sosial agar bisa menjadi celah untuk mempromosikan diri bagi perempuan atau anak muda yang maju pada Pileg 2024.
“Di Golkar, calon perempuan yang terpilih sedikit. Ada juga kader yang mumpuni tapi merasa tidak cukup mampu karena tuntutan biaya yang tinggi. Ini yang harus kita dukung. Dengan memberikan motivasi dan pendidikan serta strategi politik,” terangnya, Minggu (27/3/2022).
Apalagi ada sejumlah caleg yang memiliki privilege dengan level popularitas yang lebih tinggi karena andil keluarga atau suaminya sebagai pejabat publik dan dibarengi kemampuan finansial yang mapan. Hal ini semakin membuat tingkat kepercayaan diri kader perempuan di sebuah partai menjadi menurun.
Namun kata Hetifah, bukan berarti peluang perempuan yang tidak didompleng popularitas keluarganya berpeluang kecil untuk terpilih. Ruang tersebut katanya, sangat terbuka dengan meningkatkan kapasitas, mentalitas, dan pengetahuan, serta strategi politik yang baik.
“Saya dari awal bahkan tidak kenal pejabat. Di Kaltim saya yakin tidak ada pandangan sempit tentang perempuan tidak bisa menjadi pemimpin. Motivasi ini yang harus kita berikan kepada anak muda dan perempuan untuk terjun di politik,” ungkapnya.
Golkar juga tidak tinggal diam. Melalui Golkar Institute sejumlah pelatihan seperti public speaking, pendidikan kepemimpinan dan hal teknis untuk terjun di politik bisa dipelajari para kader. Hetifah menyakini pada Pileg 2024 akan ada peningkatan keterwakilan perempuan.
“Jadi kita (Golkar, Red.) maunya dari banyak bacground. Aktivis, profesional dan lainnya, ini pasti bisa. Ini kuncinya kalau dari Golkar. Termasuk di DPRD saya yakin akan banyak keterwakilan perempuan dengan perubahan mindset masyarakat,” pungkasnya.
Anggota Fraksi PPP DPRD Kaltim, Siti Resky Amalia mengatakan, keterwakilan perempuan di parlemen sangat dibutuhkan untuk menyuarakan aspirasi perempuan yang tak jarang dikesampingkan.
Menurut Legislator perempuan termuda di DPRD Kaltim itu, potensi “Kartini” asal Kaltim sangat besar. Tak sedikit yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni untuk menduduki jabatan strategis dan tak hanya di legislatif. Hanya saja memang katanya, perlu pendekatan menggunakan hati untuk mendorong keterlibatan perempuan di politik.
“Potensi perempuan di Kaltim luar biasa. Sejujurnya perempuan senang dengan sesuatu yang berhubungan dengan sosial dan politik. Jadi merangkul (kader perempuan, Red.) menggunakan hati, baru diberikan pendidikan dan pelatihan,” jelas perempuan kelahiran 7 Juli 1990 tersebut, kepada Media Kaltim, Rabu (23/3/2022).
Di internal PPP Kaltim ujarnya, kader perempuan diberikan pendidikan politik dan visi misi serta sejarah partai. Sebagai petugas partai, ia mengaku juga melakukan pendekatan untuk proses rekrutmen kader, termasuk perempuan.
Menurutnya, kunci keberhasilan mendudukkan perempuan di legislatif yaitu dengan menempatkan minimal 3 perempuan di masing-masing daerah pemilihan.”Motto saya dari perempuan untuk perempuan, jadi saya harus mencari perempuan untuk dijadikan calon legislatif. Mereka akan ikut, bila kita ajak terlebih dahulu,” ujarnya.
Selama menjalankan tugasnya di DPRD Kaltim, ia mengaku belum pernah diberi amanah sebagai pimpinan dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD) maupun Ketua Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk DPRD Kaltim. Ia berharap ke depan perempuan dapat diberi kesempatan lebih untuk memimpin sebuah jabatan strategis.
Sementara pensiunan birokrat yang kini aktif di dunia politik, Meiliana mengatakan, perempuan harus bisa tampil di politik pemerintahan. Menurutnya, pada era digitalisasi saat ini adalah peluang yang baik untuk mempromosikan diri sebagai figur perempuan yang mumpuni menjabat posisi strategis.
“Saya sih berharap perempuan banyak tampil, bupati atau wali kota perempuan harus lebih banyak. Tidak hanya legislatif ya, tapi juga eksekutif atau yudikatif,” terang perempuan yang namanya mencuat sebagai salah satu bakal calon wali kota Samarinda dari Partai Golkar Kaltim ini, kepada Media Kaltim, Kamis (24/3/2022).
Peningkatan mutu perempuan juga harus sejalan dengan peluang yang terbuka. Ketika kesempatan itu ada, perempuan yang hadir di ranah politik juga mumpuni kapasitasnya. Untuk itu jelasnya, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia khususnya perempuan juga harus kerap digelar.
“Mulai dari bahasa, harus dilatih. Bahasa Inggris juga harus harus bisa. Yang jelas terampil lah sesudah menjadi pejabat publik nantinya,” ucap perempuan yang pernah menjadi penjabat (pj) wali kota Samarinda ini.
Ketua Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPD Demokrat Kaltim Andi Andis mengatakan, dari 136 pengurus DPD Demokrat Kaltim diisi oleh 35 persen perempuan. Rencana komposisi pencalegan juga akan diisi lebih 30 persen perempuan di masing-masing daerah pemilihan.
Demokrat juga berkomitmen, tidak akan asal “comot” bakal calon caleg untuk menghadapi Pileg 2024. Menurut Andis, pihaknya akan terus melakukan pendidikan kader dan upaya peningkatan kapasitas dan kapabilatas kader perempuan sehingga siap menghadapi kontestasi politik 2024.
Penjaringan bakal caleg perempuan di kubu Demokrat ungkapnya, akan berlandaskan objektivitas. Partai berlambang Mercy itu akan mengutamakan kader perempuan dari internal partai, namun tak juga menutup mata untuk potensi perempuan di luar pengurus.
“Kita akan melakukan penjaringan potensi perempuan untuk terlibat. Dan kita tidak mau sekadar untuk momentum kontestasi semata. Kita akan buktikan Partai Demokrat ini ladang perjuangan perempuan, wadah untuk mengaktualisasi diri,” jelasnya, Minggu (27/3/2022).
Pun begitu dengan nomor urut pencalegan. Partai Demokrat akan melihat rekam jejak dan prestasi seorang caleg tanpa memandang kedekatan, kekeluargaan, dan pundi-pundi dari caleg. Inilah yang akan menjadi filter untuk menetapkan kompisisi caleg Partai Demokrat Kaltim.
Partai Demokrat katanya, juga terus melakukan peningkatan kapabilitas kader perempuan. Metode untuk meningkatkan keterpilihan perempuan juga akan dilakukan dengan cara yang lebih “fresh” yaitu memanfaatkan media sosial. Bahkan salah satu program Ketua DPD Demokrat Kaltim Irwan, yakni podcast yang menghadirkan narasumber perempuan dengan pembahasan tak hanya tentang politik.
“Wasekjen DPD kita perempuan, dulu dia tidak pernah duduk di jabatan strategis. Karena objektifitas apa yang pernah dilakukannya posisi itu diberikan. Sama halnya untuk pencalegan, kita akan tempatkan dengan objektivitas,” tandasnya. (eky)
Anggota DPRD Kaltim 2019-2024:
Perempuan 11 orang (20%)
– Anggota DPRD Kaltim 2014-2019:
Perempuan 7 orang (12,7%)
* termasuk Anggota DPRD Kaltim setelah pemekaran Kaltara
– Anggota DPR RI periode 2019-2024 Dapil Kaltim:
1 atau 12,5 % perempuan dari 8 Kursi
– Anggota DPR RI Periode 2014-2019 Dapil Kaltim:
2 atau 25% perempuan dari 8 kursi
Legislator Perempuan di DPRD Kaltim Periode 2019-2024
- Puji Setyowati (Fraksi Demokrat- Nasdem)
- Yenni Eviliana (Fraksi PKB-Hanura)
- Sukmawati (Fraksi PAN)
- Ananda Emira Moeis (Fraksi PDI Perjuangan)
- Veridiana Huraq Wang (Fraksi PDI Perjuangan)
- Ely Hartati Rasyid (Fraksi PDI Perjuangan)
- Herliana Yanti (Fraksi PDI Perjuangan)
- Rima Hartati Ferdian (Fraksi PPP)
- Mimi Meriami (Fraksi PPP)
- Siti Resky Amalia ( Fraksi PPP)
- Fitri Maisyaroh (Fraksi PKS)
