JAKARTA – Debat Publik perdana kedua pasangan calon (Paslon) calon bupati (Cabup) dan calon wakil bupati (Cawabup) Kabupaten Berau yang dilaksanakan oleh KPU Berau dan disiarkan langsung pada (26/10/2024) di Jakarta Selatan, Stasiun Televisi Trans7.
Dalam debat publik perdana tersebut pada sesi pertama dimulai dengan penyampaian dari Paslon nomr urut 1, Madri Pani dan Agus Wahyudi. Setelah itu, dilanjutkan penyampaian dari Paslon nomor urut dua, Sri Juniarsih dan Gamalis terkait Visi dan Misi serta Program yang akan dilakukan pada lima tahun kedepan jika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Berau.
Setelah itu, pada sesi kedua, kedua paslon akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pihak panelis. Agar sesi tersebut berjalan dengan adil. Kedua paslon akan diberikan kesempatan mengambil secara acak pertanyaan yang telah disegel dengan rapih, setelah itu kedua paslon dapat merespon atau memberikan tanggapan dari jawaban masing-masing paslon.
Dimulai dari Paslon nomor urut dua, Sri Juniarsih dan Gamalis mendapatkan pertanyaan terkait mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan serta anti korupsi dan menjaga mengelola aset daerah, serta aparatur daerah yang tersangkut kasus korupsi.
Sri Juniarsih menyampaikan selama menjabat menjadi Bupati Berau, pihaknya telah melakukan reformasi birokrasi, termasuk penataan struktur organisasi dan peningkatan kualitas serta distribusi pegawai negeri sipil (PNS).
“Dari tahun ketahun dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, pihaknya telah bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kajari) Berau untuk memastikan kebijakan yang diambil tidak melanggar hukum,” ujarnya.
Lanjut Sri, sejak tahun 2021, Kabupaten Berau meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam hal pengelolaan aset daerah dan tindakan terhadap aparatur yang terlibat dalam kasus korupsi.
Kemudian, dari hasil Monitoring Control Plan (MCP) mencerminkan implementasi transparansi dalam tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel serta efektif untuk mencegah kasus korupsi. Berau menjadi tertinggi di Kalimantan Timur dengan nilai 77,63 pada tahun 2023.
“Sikap kami terhadap Aparatur daerah yang tercegat kasus korupsi. Sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku, tentu akan mendapatkan sanksi tegas,” tuturnya.
Dalam sesi tanggapan yang disampaikan, Paslon nomor urut satu, Madri Pani mengungkapkan perlu adanya pemahaman keterbukaan informasi ke publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008.
Keterbukaan informasi sangat penting dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. Salah satunya bentuk edukasi terhadap masyarakat, serta menjadi kewaspadaan terhadap pemerintah agar lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan.
Debat sempat memanas dikarenakan pernyataan dari Cawabup paslon nomor urut 1, Agus Wahyudi. Dirinya menyinggung atas penyampaian dari paslon nomor urut 2. Menurutnya dari semua penyampaian itu adalah hasilnya tetapi tidak menyertakan upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi hal tersebut.
“Upayanya sudah jelas dalam visi dan misi serta program kami. Akan mewujudkan tata kelola pemerintahan berintegritas, akuntabel, transparan dan efisien,” tegasnya.
Beralih kepertanyaan kedua, giliran dari paslon nomor urut satu. Paslon tersebut memberikan pemaparan terkait peningkatan pembangunan infrastruktur sejalan dengan pengembangan ekonomi masyarakat.
Madri menegaskan sangat penting menjaga keseimbangan pembangunan infrastruktur serta pengembangan ekonomi masyarakat. Dalam programnya, Paslon nomor urut satu ingin memberikan kredit bunga rendah tanpa agunan untuk mendorong inovasi dan pendidikan masyarakat.
“Kami sangat menaruh perhatian lebih kepada peningkatan ekonomi masyarakat. Salah satunya dengan upaya ini akan kami wujudkan jika terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Berau,” tegasnya.
Kemudian, Madri mengungkap dengan angka pengangguran yang cukup besar di Berau. Hal ini tentu ada kaitannya dengan lahirnya para sarjana setiap tahunnya yang pulang ke Kabupaten Berau. Dengan adanya anggaran sebesar Rp 20 miliar untuk peningkatan ekonomi masyarakat.
“Kita akan memberikan kesempatan bagi mereka yang ingin mengambil peluang usaha. Kita harapkan dapat meningkatkan ekonomi dan pendapatannya,” ujarnya.
Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Berau ini juga menanggapi isu anti toleransi beragama. Bersama dengan pasangannya memiliki keinginan untuk menjadi pemimpin yang bisa menyatukan semua agama, ras, suku, dan budaya agar hidup bertolerensi dan hidup rukun di Kabupaten Berau.
“Kabupaten Berau harus menjadi satu kesatuan dalam NKRI, sehingga tidak ada lagi ada pihak yang membeda-bedakan,” sebutnya.
Dari pernyataan tersebut mendapatkan respon dari Paslon nomor urut dua. Sri menjelaskan strategi yang dipilih untuk mengentaskan angka kemiskinan di Bumi Batiwakkal.
Sri mengungkapkan selama paslon tersebut menjabat dalam mengentas angka kemiskinan di Kabupaten Berau menunjukkan tren yang positif. Angka kemiskinan di 3 tahun terakhir mengalami penurunan. Tahun 2021 sebesar 5,88 persen turun pada tahun 2023 sebesar 5,54 persen.
Angka ini lebih baik daripada angka kemiskinan nasional maupun angka kemiskinan di provinsi Karimantan Timur. “Insyaallah pada tahun 2024 juga akan semakin menurun,” ucapnya.
Selain membahas angka kemiskinan, Paslon petahana ini menyampaikan program pengembangan pengembangan dan penguatan pusat ekonomi desa dan telah diapresiasi pemerintah pusat. Prestasi ini sebagai bukti atas kinerjanya atas pemerataan pembangunan dari desa hingga ke kota.
“Secara khusus sesuai dengan potensi ekonomi yang ada di setiap desa. Dan pada tahun 2023 Berau menjadi satu-satunya kabupaten yang mendapatkan penghargaan bakti ekonomi desa,” jelasnya.
Kabupaten Berau menjadi satu-satunya kabupaten yang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Desa dalam penguatan ekonomi desa. Tentu, hal ini menjadi bukti dalam upaya membangun 100 kampung di Kabupaten Berau serta tekan angka kemiskinan. “Ini perlu didukung untuk dilanjutkan dan dituntaskan,” pungkasnya. (ril/dez)
Reporter: Aril Syahrulsyah
Editor: Dezwan
