BONTANG – Seiring dengan menurunnya harga migas dunia, Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Bontang dari pemerintah pusat ikut merosot. Di tahun 2020, DBH yang diterima Kota Taman mencapai Rp 444,9 miliar. Tahun 2021 nanti, angkanya turun menjadi Rp 345 miliar.
“Padahal DBH menyumbang 65% dari APBD Bontang. Apa langkah kandidat untuk mendapat pendapatan dari non-DBH,” tanya moderator debat Lelyana Andryani kepada calon Wali Kota Bontang Basri Rase dan Neni Moerniaeni, Sabtu (7/11/2020) malam.
Basri yang mendapat giliran pertama menjawab, menyebut solusinya adalah dengan mengoptimalkan potensi wisata yang dimiliki Bontang. “Sebab dengan semakin lama mereka (wisatawan) tinggal maka PAD kita akan bertambah,” katanya.
Potensi pendapatan lain yang bisa menggantikan DBH, lanjut Basri, adalah dengan memberi peluang seluas mungkin bagi UKM untuk mengembangkan usaha. Semisal membuka pasar khusus bagi UKM untuk menjual produk asli Bontang.
Bisa juga mewajibkan PNS menggunakan produk lokal Bontang. Solusi lain, tiap pemandu wisata diwajibkan mengantar wisatawan ke sentra UKM. “Kami juga akan memberi stimulan Rp 50 juta per RT untuk membantu masyarakat terutama UKM,” kata Basri.
Sementara menurut Neni, penurunan DBH maupun pandemi Corona seperti sekarang, bukanlah alasan baginya tidak membangun Bontang. Pertumbuhan ekonomi non-migas Bontang, lanjut Neni, justru sempat naik hingga 6%.
Ditambah lagi, datangnya investor untuk membangun Bontang City Mall, yang diharapkan mampu menyumbang pendapatan daerah.Selain itu, dia sebagai wali kota terus berusaha mengembangkan industri maritim dan eco-tourism. “Di tengah pandemi, kami bahkan mampu memberikan insentif bagi PNS sampai Rp 3,2 juta per orang. Salah satu terbesar di Indonesia,” Kata Neni. (red2)
