SAMARINDA – Majelis Organisasi Daerah Nasional (MODN) kembali angkat bicara terkait dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahan batu bara. Kumpulan sejumlah organisasi masyarakat ini , menyoal data realisasi CSR perusahaan batu bara yang hingga saat ini belum dibuka.
Bendahara MODN Mahfudz Ghozaly mengatakan, Dinas ESDM sudah menyatakan akan memanggil PKP2B untuk dimintai data dan realisasi CSR-nya. Namun hingga saat ini hal tersebut belum juga dilakukan. Pun begitu dengan DPRD Kaltim yang menyatakan akan membentuk Pansus terkait CSR. Belum ada tindaklanjut dari wacana tersebut.
Padahal menurutnya, persoalan CSR ini harus ditanggapi serius, mengingat dampak yang disebabkan eksploitasi alam oleh perusahaan batu bara di Bumi Etam. “Pada prinsipnya harus ada kejelasan. Kita mendorong Dinas ESDM dan DPRD segera bertindak. Jangan cuma di media aja. Kita akan bersurat,” tegasnya, Kamis (26/5/2022).
“Ini bukan cuma untuk KPC dan Bayan saja, tapi semua perusahaan. Jangan ada bahasa sudah dibayar CSR-nya, mana buktinya? Bukan sekadar omong kosong aja,” sambungnya.
Menurutnya alokasi dana CSR harus tepat sasaran untuk masyarakat Kaltim. Tak hanya untuk pendidikan, namun juga program yang digaungkan Gubernur Isran Noor, yang juga merupakan Dewan Pembina MODN. Seperti Rumah Layak Huni dan Program Pangan Untuk Penghijauan.
“Saya cenderung mendukung Gubernur, terkait alokasi CSR untuk program Rumah Layak Huni (RLH), dan lainnya harus terwujud. Jangan melempem, kita akan terus kawal,” tandasnya. (eky)
