BONTANG – Pada 2022 mendatang Pemkot Bontang akan kembali mengalami defisit anggaran hingga ratusan miliar sehingga berdampak pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Salah satunya Dispopar yang harus merasionalisasi anggaran hingga Rp 2,5 miliar lebih.
Hal itu diungkapkan dalam rapat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) anggota Komisi II DPRD Bontang bersama Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar), Senin (15/11/2021). Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi II Rustam. “Dari yang sebelumnya Rp 24 miliar lebih, kini menjadi Rp 21 miliar. Jumlah itu dibagi untuk tiga bidang,” ujar Rustam saat ditemui usai rapat.
Politisi Golkar itu merinci, untuk biaya operasional, Dispopar membutuhkan anggaran sekitar Rp 8,6 miliar. Adapun total pegawai sebanyak 94 orang. Rinciannya untuk 37 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 57 Tenaga Kerja Daerah (TKD).
Dari rasionalisasi itu, sambung Rustam, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) hanya mendapat kucuran anggaran Rp 1,5 miliar. Hal itu berbeda jauh di tahun ini yang mendapatkan dana sebesar Rp 3 miliar.
“Ternyata anggaran Porprov juga tidak ada. Setelah ini saya akan rapat Banggar (Badan anggaran). Kalau ini dianggap penting, akan dibuatkan kesepakatan bersama dan dianggarkan melalui pergeseran anggaran mendahului perubahan,” jelasnya.
Terpisah, Kepala Dispopar Ahmad Aznem, mengaku tidak bisa berbuat banyak atas rasionalisasi ini. Sebab, hal itu menjadi kebijakan atasan. “Kalau ada aspirasi teman-teman dewan, mungkin nanti bisa kami sesuaikan dengan renja kami, dan seperti apa nomenklaturnya,” tutur Aznem saat rapat. (bms/adv)