SAMARINDA – Damayanti, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur mengisyaratkan keprihatinan atas maraknya kasus kekerasan seksual. Atas dasar itu ia menginginkan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.
“Sangat memprihatinkan buat kita ya, harus ada kerja sama yang baik,” terang Anggota Dewan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu kepada Media Kaltim, Rabu (8/1/2025).
Melansir dari data Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak terus mengalami kenaikan signifikan. Per-Juli 2024 kasusnya mencapai 569 dan setahun sebelumnya, tepat 2023 terhitung 1.108 kasus.
Damayanti berharap kasus kekerasan seksual bisa menurun di tahun 2025 juga di masa yang akan datang. “Masyarakat jangan abai terhadap lingkungan sekitar, dalam artian jangan dianggap aib (bila tindakan kekerasan seksual) tetapi kita edukasi untuk dilaporkan,” tegasnya.
Ia khawatir ketika dibiarkan malah menimbulkan efek trauma terhadap korban. Sebagai salah satu dari 8 anggota dewan perempuan, Damayanti mengajak masyarakat bersama-sama mencegah tindakan tercela tersebut.
Adapun pandangannya soal kasus kekerasan seksual yang juga marak di ranah pendidikan, ia menyetujui penggalakkan pendidikan seks sejak dini.
“Biasanya masyarakat menganggap itu tabu, jangan dianggap tabu. Pendidikan seksual penting untuk mengetahui mana yang boleh disentuh dan tidak,” katanya.
Pendidikan seksual sejak dini dapat memahamkan batasan-batasan. Maka Damayanti mengharapkan hal lain, yaitu adanya peraturan daerah (Perda) yang mendorong kurikulum pendidikan seks sejak dini. Meskipun pula harus ada kerjq sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Pewarta : K. Irul Umam
Editor : Nicha R
