SAMARINDA – Sirine meraung-raung di depan kantor DPD Partai Golkar Kaltim ketika Jogras Hutain berbicara lantang di hadapan puluhan demonstran. Koordinator Lapangan Aliansi Pemuda Aktivis Masyarakat Berau (APAMB) itu mengultimatum pimpinan partai setelah upaya “kudeta” menurunkan Makmur HAPK dari ketua DPRD Kaltim. Jogras bilang, Partai Golkar harus bersiap kehilangan puluhan ribu suara di wilayah utara Kaltim, daerah pemilihan Makmur.
Di Jalan Mulawarman, Samarinda Kota, Rabu (30/6/2021), massa APAMB yang dipimpin Jogras rupanya mendapat “sambutan” dari sejumlah kader partai yang berjaga di kantor tersebut. Saling teriak dan tunjuk tak terelakkan. Massa kemudian saling melempar barang. Botol air mineral hingga telur ayam beterbangan di udara. Situasi semakin panas setelah kedua kelompok saling dorong. Selanjutnya, mereka baku hantam sampai dibubarkan oleh polisi.
“Mereka keluar dan melakukan kekerasan. Saya dipukul. Saya ada bukti videonya. Kami akan buat laporan ke kepolisian,” ucap Jogras. Menurutnya, pimpinan partai harus bertanggung jawab. “Tidak mungkin kader mau bertindak kalau bukan perintah atasannya. Kami akan terus berjuang sampai surat Nomor B-600/GOLKAR/VI/2021 (penggantian Makmur sebagai ketua DPRD) dicabut,” sambungnya.
Dari kubu yang berbeda, Koordinator Lapangan Kader Golkar, Arief Rahman Hakim, mengatakan bahwa massa yang berdemonstrasi tidak mengindahkan kesepakatan. Menurut Arief, unjuk rasa sebelumnya disepakati hanya 10 menit. Jalan tengah sudah ditawarkan dengan mengajak sepuluh perwakilan APAMB berdiskusi. Akan tetapi, usulan itu ditolak.
“Saya betul-betul tidak mampu mengendalikan situasi di luar karena hal-hal yang sudah disepakati dilanggar begitu saja dan lewat dari batas,” ucapnya. Arief yang menjabat wakil sekretaris Bidang Pemuda dan Olahraga DPD Partai Golkar Kaltim menambahkan, akan menginventarisasi kerugian akibat bentrokan. Termasuk pula, berkoordinasi dengan pihak kepolisian.
“Ini masalah internal partai. Kami coba cari win-win solution-nya,” jelasnya.
Kepala Bagian Operasi, Kepolisian Resor Kota Samarinda, Komisaris Polisi Andi Suryadi, mengatakan bahwa 186 personel disiagakan dalam demonstrasi. Pengamanan ini berdasarkan pemberitahuan akan ada aksi massa di depan kantor DPD Golkar Kaltim.
“Di lapangan, ada aksi dan reaksi sehingga terjadi bentrokan. Kami bubarkan sesuai SOP,” terangnya.
Lihat postingan ini di Instagram
KEDATANGAN KPK
Pada hari yang sama, tepatnya dua jam sebelum demonstrasi, kantor DPD Partai Golkar Kaltim dikunjungi Wali Kota Samarinda Andi Harun. Bersamanya, ada dua personel dari Komisi Pemberantasan Korupsi serta sejumlah pejabat teras Pemkot Samarinda. Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah IV Kukar, Mursidi Muslim, mengaku bahwa kedatangan wali kota mendadak dan tanpa pemberitahuan.
“Kami kaget. Akan tetapi, sebagai tuan rumah, kami terima dengan tangan terbuka,” ucap Mursidi kepada kaltimkece.idjaringan mediakaltim.com. Dijelaskan, Wali Kota ingin memeriksa status kepemilikan lahan Kantor DPD Golkar Kaltim. Menurut Mursidi, tanah kantor partai memang bukan milik Golkar sebagaimana diperkuat surat Hak Pakai Lahan.
“Memang (tanahnya) punya pemkot. Namun demikian, gedung ini sejak lama dipakai Partai Golkar,” jelasnya. Kantor DPD Partai Golkar Kaltim, sambung Mursidi, dibangun dari dana yang dihimpun kader partai beringin. Bukan dari hibah maupun bantuan sosial. Secara historis, bangunan tersebut sudah digunakan partai sejak 1970-an.
Mursidi menerangkan bahwa kedatangan personel KPK ke kantor DPD Partai Golkar Kaltim untuk menjelaskan masalah aset tersebut. KPK menerangkan bahwa terdapat beberapa celah hukum dalam status kepemilikan lahan. Makanya, dicari sejumlah jalan keluar yang saling menguntungkan bagi Pemkot Samarinda dan DPD Partai Golkar Kaltim.
Ada empat pilihan berkaca dari Peraturan Pemerintah 17/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Keempatnya yaitu sistem build, operate, transfer (BOT) atau perjanjian guna bangunan, serah guna bangunan, hibah bangunan, dan sewa bangunan. Alternatif tersebut akan dibawa dalam rapat internal partai.
“Saya sudah sampaikan kepada Rudi Mas’ud sebagai ketua partai. Sebenarnya, hal ini sudah lama dibahas meskipun terkendala regulasi yang berubah,” sambungnya.
Di tempat terpisah, Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, pemkot menerima kedatangan KPK sehubungan monitoring dan tata kelola aset. Satu dari antara agenda KPK adalah kunjungan atau melihat langsung aset pemkot di kantor DPD Partai Golkar Kaltim.
“Aset tersebut, klir, adalah aset pemkot dengan sertifikat hak yang berdasarkan hukum,” tegas Andi Harun.
Wali Kota menambahkan, aset di Jalan Mulawarman itu telah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan sejak 2013. Andi Harun mengimbau agar DPD Partai Golkar Kaltim sukarela menyerahkan aset tersebut kepada Pemkot Samarinda. Dengan demikian, persoalan hukum di masa mendatang dapat dihindari.
“Jika aset ini dikelola pemerintah kota, dalam masa tertentu, akan mendatangkan tambahan pendapatan asli daerah. Sekaligus menjaga potensi kehilangan pendapatan daerah yang dalam batas-batas tertentu masuk klasifikasi kerugian negara,” ungkapnya.
Apabila Partai Golkar tidak menyerahkan aset, Andi Harun menambahkan, tetap menempuh cara persuasif. Jika tidak diindahkan juga, Wali Kota akan mengirim surat resmi yang memiliki batas waktu. Ketika surat resmi tidak diindahkan, barulah pemkot mengambil langkah terukur. “Semua saya pastikan berdasarkan hukum,” tegasnya.
Kebetulan yang Aneh
Dua peristiwa penting di kantor DPD Partai Golkar Kaltim dalam waktu yang hampir bersamaan. Hanya ada dua kemungkinan, murni kebetulan atau sudah dirancang. “Walaupun dalam politik, tidak ada yang namanya kebetulan karena kebetulan pun bisa dimanfaatkan di politik,” demikian pengamat politik dari Universitas Mulawarman, Lutfi Wahyudi.
Akademikus dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini menilai, dua kejadian pada Rabu siang adalah muara dari drama pergantian ketua DPRD Kaltim. Berdasarkan surat dari DPP Partai Golkar, Makmur HAPK akan melewati pergantian antar-waktu (PAW). Posisinya diisi Hassanuddin Mas’ud, kakak dari Rudi Mas’ud.
“Prosesnya terkesan bergerak di bawah tanah. Tidak dipublikasikan dan di luar sepengetahuan pihak yang akan diganti. Secara etika politik, ini tidak bagus. Pak Makmur itu ‘kan ketua harian DPD Partai Golkar Kaltim. Masak, ketua DPD tidak berkomunikasi dengannya?” kata Lutfi.
Kandidat doktor ilmu politik dari Universitas Gadjah Mada ini menduga, Makmur tersinggung berat dengan perilaku tersebut. Padahal, Makmur dikenal sebagai politikus senior yang santun dan sabar. Selain berprestasi di Berau, Makmur sering mengalah dalam hal jabatan baik internal maupun eksternal partai.
“Publik yang melek politik pasti tahu kontribusi dan karakter Pak Makmur. Dia menjadi ketua DPRD bermodal 30 ribu suara. Tidak ada kesalahan, tidak ada aturan yang dilanggar, tiba-tiba diganti,” terang Lutfi.
Dua peristiwa yang terjadi nyaris bersamaan di kantor DPD Golkar disebut Lutfi bukan istimewa. Menurutnya, bisa saja itu kebetulan murni mengingat mustahilnya mengatur kedatangan KPK di daerah. Sebagai informasi, KPK juga datang ke Balikpapan sehubungan dengan aset-aset pemkot. Lutfi mengatakan, ada kebetulan yang bisa dimanfaatkan. Sebagai contoh, kedatangan KPK ternyata bertepatan dengan demonstrasi.
Sementara untuk kemungkinan kedua, publik sah-sah saja jika menganggap kedua peristiwa sudah didesain. Beberapa hari yang lalu, Andi Harun mengunggah foto pertemuannya dengan Makmur. Andi Harun mengatakan, posisinya dalam temu muka itu bukan sebagai wali kota Samarinda melainkan konsultan hukum. Pertemuan disebut tidak direncanakan. Awalnya, Andi Harun hanya ingin bersilaturahmi.
“Jika kemudian pertemuan itu (Andi Harun-Makmur) dikaitkan dengan kejadian hari ini, tentu sah-sah saja,” terang Lutfi. Lagi pula, Andi Harun adalah ketua DPD Partai Gerindra Kaltim dan pernah duduk sebagai wakil ketua DPRD Kaltim. “Andaikata kedua peristiwa ini didesain, saya akui, sangat cantik dilihat dari sudut pandang politik,” kunci Lutfi. (kk)
