SAMARINDA – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E mengikuti Webinar Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang bertajuk Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Integrasi Perencanaan Penganggaran Daerah secara virtual, bertempat di kediaman pribadi Bupati, Jln. Kedondong Dalam V, Samarinda, Kamis (24/11/ 2022).
Stranas PK adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Sementara itu, aksi pencegahan korupsi yang selanjutnya disebut Aksi PK adalah penjabaran fokus dan sasaran Stranas PK dalam bentuk program dan kegiatan.
Dalam sambutannya Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan menyampaikan Stranas PK hadir karena berkewajiban memberikan pertanggungjawaban tentang salah satu rencana aksi yang diberi judul Integrasi Perencanaan Keuangan. Dimana salah satu komponen penting dari integrasi ini adalah perencanaan dan keuangan dari pemerintah daerah.
“Kami berharap informasi yang kami sampaikan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tata usaha keuangan daerah, perbaikan tata kelola keuangan daerah di masa yang akan datang mulai dari tahun 2023,” kata Pahala Nainggolan.
Lanjut dia menjelaskan, rencana aksi ini akan mengintegrasikan keuangan Desa melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) secara berjenjang. Nantinya hasil dari Siskeudes ini akan diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang ada di tingkat Kabupaten/Kota, kemudian naik ke tingkat Provinsi, lalu naik ke Bappenas dan Kemenkeu.
“Jadi salah satu rencana aksi keuangan adalah akan masuknya informasi dari Siskeudes ke laporan keuangan bapak dan ibu di Kabupaten,” ujarnya.
Terkait hal ini, Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E menyambut baik dan mendukung aksi yang dilakukan KPK RI dalam hal ini stranas PK.
“Mereka berusaha membuat suatu sistem informasi yang terintegrasi, menjangkau ke mana- mana guna memudahkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dapat mereka kontrol,” kata Bupati.
Untuk itu Bupati menyarankan agar sistem ini dapat berjalan dengan baik, maka harus didukung dengan fasilitas pendukung yang baik. Paling penting dukungan fasilitas telekomunikasi dan internet yang baik.
“Karena sistem ini sangat berhubungan sekali dengan internet, jika internet tidak baik maka kacau juga pelaksanaan dari SIPD ini. Ini salah satu harapan kita,” ujar Bupati.
Di sisi lain, kendala jaringan telekomunikasi ini membuat proses pemantauan belum berjalan sempurna. Sebab, terkadang, pelaporan terlambat dan membutuhkan waktu perbaikan keterangan.
Melihat situasi ini, Bupati berharap para pihak terkait lebih menekankan klarifikasi duduk perkara masalah dan memberikan peringatan dini sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.
“Artinya pertanyakan dulu apa hambatannya, belum tentu orang sengaja memberikan laporan lambat atau melakukan kecurangan. Tetapi kekurangan yang ada karena sistem pendukung lainnya kurang bagus, sistem telekomunikasi kita,” pinta Bupati.
Pemkab, kata Bupati Bonifasius telah berupaya mengusulkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk percepatan penyediaan jaringan telekomunikasi ini. Namun, progresnya masih lambat. Untuk itu, Bupati berharap berbagai pihak pemangku kebijakan ikut menyuarakan persoalan ini agar bisa segera ditangani.
“Jadi kita minta bantuan mereka, semoga ada yang care bisa sampaikan itu ke Kementerian hingga Presiden supaya Mahulu cepat bagus jaringan internetnya,” ungkap Bupati. (tha/adv)
