Catatan LKPJ Wali Kota Bontang 2020 (2), Realisasi Pendapatan Daerah Tembus 110%

BONTANG – Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2020 secara keseluruhan merupakan realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Realisasi pelaksanaan APBD tahun 2020 menjadi salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, khususnya terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tahun 2020 yang mencakup aspek anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah.

Pada sisi pendapatan daerah, berdasarkan laporan hingga 31 Desember 2020, sebelum audit BPK, realisasi pendapatan daerah adalah sebesar Rp.1.512.667.488.037,66 atau terealisasi 110,05% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.1.374.543.490.116,38. Adapun sumber-sumber utama pendapatan daerah tersebut adalah, Pendapatan Asli Daerah dari rencana anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.187.706.530.331,10 terealisasi Rp.191.609.479.655,25 atau 102,08% dari target yang ditetapkan.

Sumber lain berasal dari Dana Perimbangan dari rencana anggaran sebesar Rp.895.572.929.009,00 terealisasi Rp.1.040.061.885.220,00 atau terealisasi 116,13% dari target yang ditetapkan. Terakhir lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dari rencana anggaran sebesar Rp.291.264.030.776,28 dimana jumlah yang terealisasi Rp.280.996.123.162,41 atau 96,47% dari target yang ditetapkan.

Pada sisi Belanja daerah, hingga 31 Desember 2020 sebelum audit BPK, realisasi anggaran Belanja Daerah tercapai sebesar Rp.1.438.249.346.693,79 atau 92,43% dari rencana anggaran sebesar Rp.1.556.121.460.870,00. Realisasi Belanja Daerah tersebut terdiri dari realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.551.137.863.314,00 atau 92,65% dari alokasi anggaran sebesar Rp.594.829.607.740,00 dan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp.887.111.483.379,79 atau 92,28% dari alokasi anggaran Rp.961.291.853.130,00.

Pada kelompok Belanja Tidak Langsung, realisasi belanja daerah terdiri dari beberapa alokasi belanja. Belanja Pegawai, dari alokasi anggaran sebesar Rp.480.781.867.338,00  dapat direalisasikan sebesar Rp.449.938.148.937,00 atau 93,58%. Menyusul kemudian belanja hibah, dari alokasi anggaran sebesar Rp.48.374.148.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.44.227.697.894,00 atau 91,43%.

Selanjutnya, belanja bantuan sosial, dari alokasi anggaran sebesar Rp.1.576.081.542,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.234.946.274,00 atau 14,91%. Kemudian belanja bantuan keuangan kepada provinsi dan partai politik, dari alokasi anggaran sebesar Rp.880.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.670.979.350,00 atau 76,25%. Belanja tidak terduga, dari alokasi anggaran sebesar Rp.63.217.510.860,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.56.080.902.759,00  atau 88,71%.

Selanjutnya pada kelompok Belanja Langsung, realisasi belanja daerah terdiri dari beberapa alokasi belanja. Dimulai dari belanja pegawai, dari alokasi anggaran Rp.52.708.877.456,00  terealisasi Rp.50.755.565.425,00 atau 96,29%. Adapun belanja barang dan jasa dari alokasi anggaran sebesar Rp.547.480.022.872,00 terealisasi Rp.502.356.596.406,79 atau 91,76%.

Untuk belanja modal, dari alokasi anggaran sebesar Rp.361.102.952.802,00 terealisasi Rp.333.999.321.548,00 atau 92,49%. Dari sisi pembiayaan daerah, dalam APBD tahun 2020 dianggarkan penerimaan pembiayaan yang seluruhnya bersumber dari SiLPA tahun 2019 sebesar Rp.181.577.970.753,62 dan hingga 31 Desember 2020 terealisasi seluruhnya atau terealisasi 100%.

Sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebelum audit BPK terealisasi sebesar Rp.264.441.346.474,51 yang bersumber dari efisiensi atau penghematan belanja daerah sebesar Rp.111.457.933.321,21 dan adanya pelampauan realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp.152.983.413.153,30. (red2)