PASER – Bupati Paser, Fahmi Fadli, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024 di hadapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser, Selasa (25/3/2024). Penyampaian tersebut dilaksanakan melalui rapat paripurna yang digelar di Gedung Baling Seleloi Sekretariat DPRD Kabupaten Paser, yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Paser, Hendra Wahyudi, bersama Wakil Ketua DPRD Zulkifli Kaharuddin dan Hendrawan Putra.
“Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser 2024 mencapai Rp 4,1 triliun lebih yang didasarkan pada jumlah belanja dan pengeluaran daerah,” kata Fahmi.
Sementara pada APBD Perubahan Kabupaten Paser 2024 mengalami peningkatan, dengan angka Rp 5,4 triliun lebih. Kenaikan pada APBD Perubahan Kabupaten Paser 2024 itu mencapai Rp 1,2 triliun lebih atau naik 30,3 persen.
Pendapatan APBD Kabupaten Paser 2024 mencapai Rp 3,34 triliun lebih, namun setelah perubahan menjadi Rp 4,72 triliun lebih atau terdapat kenaikan Rp 1,38 triliun dengan presentasi 41,24 persen. Anggaran tersebut diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Paser.
“Senilai Rp 178,92 miliar lebih dan setelah perubahan meningkat menjadi Rp 300,53 miliar lebih atau sekitar 67,96 persen,” ucapnya.
Selain bersumber dari PAD, anggaran itu juga diperoleh dari pendapatan transfer sebesar Rp 3,16 triliun lebih dan setelah perubahan sebesar Rp 4,23 triliun lebih atau 33,84 persen. Sementara untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah, ditetapkan perolehan pendapatan Rp 800 juta atau meningkat menjadi Rp 187,76 miliar.
LKPj Kepala Daerah ini, kata Fahmi, merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser dalam menuntaskan visi Paser Maju, Adil dan Sejahtera (MAS) atau Maju, Adil dan Sejahtera yang dijabarkan dalam 4 misi.”Keempat misi itu mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri dan berdaya saing,” terang Fahmi.
Selain itu, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan.
“Mengurangi ketimpangan antar wilayah melalui peningkatan aksesibilitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing,” ujarnya.
Pewarta: TB Sihombing
Editor : Nicha R
