PASER – Kondisi bangunan Pasar Rakyat Kuaro yang sejak berdiri pada 2022, kini jadi sorotan Bupati Paser, Fahmi Fadli. Gedung baru di atas lahan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser seluas 5.902 meter persegi itu, diminta agar diselesaikan.
Jadi sorotannya bangunan mangkrak itu, sesaat Fahmi meninjau lokasi tersebut karena tidak kunjung difungsikan pasca dibangun. Ia berpesan, agar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop UKM) Kabupaten Paser untuk menindaklanjuti.
“Saya sudah pesan kepada Disperindagkop agar segera menyelesaikan permasalahan ini agar pedagang bisa berjualan di sana,” kata Bupati Paser, Fahmi Fadli.
Tidak hanya itu, ia juga meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menyelesaikan proses hibah. Sehingga tidak ada kendala saat Pemkab Paser mengambil alih perbaikan bangunan.
“Perlu juga adanya penataan lahan parkir dan penyediaan kios sesuai jumlah pedagang yang terdata,” tegasnya.
Mengungkap tidak kunjung difungsikannya bangunan itu, Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Disperindagkop UKM Kabupaten Paser, Suherman menjelaskan, karena sisi kanan bangunan tersebut mengalami penurunan atau longsor.
“Saat ini aset tersebut sudah diserahkan ke pemerintah daerah, namun pertimbangannya tidak dibuka karena rawan longsor di sisi kanan bangunan,” katanya.
Sebelumnya, bangunan yang berada di Kelurahan Kuaro, Kecamatan Kuaro itu dapat dipastikan rusak sejak pembangunan dan sudah menimbulkan masalah. Sejumlah pihak menyimpulkan, kerusakan bangunan bukan karena faktor alam, melainkan kesalahan konstruksi.
Dampaknya, sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dijanjikan mengisi kios yang ada, mengeluhkan kehadiran bangunan tersebut. Pasalnya, para pedagang sangat menantikan pemanfaatan gedung, agar pedagang dapat beraktivitas layaknya fungsi pasar.
Diketahui, pembangunan tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual-beli barang dan jasa di Kelurahan Kuaro, Kecamatan Kuaro, tepatnya dibelakang Terminal Kuaro itu, dibangun menggunakan APBN 2022.
Dasar pembangunannya, Peraturan Menteri Perdagangan (Mendag) RI nomor 66 tahun 2021 tentang pelaksanaan pembangunan sarana perdagangan pasar rakyat dan gudang nonsistem yang didanai melalui dana tugas pembantuan APBN 2022. Nilainya, mencapai Rp 3 miliar.
Pewarta: TB Sihombing
Editor : Nicha R
