SAMARINDA – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Bonifasius Belawan Geh, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Capaian Kinerja Pelaporan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), serta Laporan Standar Pelayanan Minimal (LSPM) Kabupaten Mahulu Tahun 2024. Rakor ini digelar di Hotel Mercure Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (19/9/2024).
Hadir dalam acara tersebut Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Agustinus Teguh Santoso, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kaltim, Siti Sugiyanti, serta para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Mahulu.
Dalam sambutannya, Bupati Bonifasius menegaskan pentingnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam layanan publik di Mahulu. SPM menjadi patokan jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus diterima oleh setiap warga sebagai hak minimal. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, pemerintah daerah wajib memastikan SPM dilaksanakan dengan baik.
“SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam menyediakan pelayanan dasar yang pada akhirnya bertujuan menciptakan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat ini adalah tujuan utama bernegara yang dijamin oleh konstitusi,” ujar Bupati Bonifasius.
Selain itu, Bupati juga menyampaikan bahwa pemetaan kondisi awal perangkat daerah pendukung sangat penting untuk menentukan target pencapaian SPM pada tahun berjalan dan tahun-tahun mendatang. Hal ini diperlukan agar standar pelayanan minimal secara nasional dapat tercapai dengan baik.
Di akhir sambutannya, Bupati berpesan kepada seluruh perangkat daerah untuk segera menyampaikan laporan capaian SPM triwulan III tahun 2024, baik secara manual maupun melalui aplikasi. Laporan tahunan ini harus terkoordinasi dengan LPPD yang dikelola oleh Bagian Pemerintahan.
“Perangkat daerah diharapkan segera melakukan penghitungan jumlah sasaran penerima layanan dan pembiayaan dengan penuh kehati-hatian. Hal ini penting karena berpengaruh pada alokasi dana DAK dari pusat, yang bisa saja dikurangi jika target penerapan SPM tidak tercapai. Saya juga meminta semua OPD untuk aktif mengumpulkan data kinerja secara rutin, dilengkapi dengan bukti yang valid, dan tidak menunda hingga akhir tahun anggaran,” tutupnya.
Rakor ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antarperangkat daerah di Mahakam Ulu dalam memastikan pencapaian target pelayanan publik dan pelaporan kinerja pemerintah daerah yang lebih baik. (Prokopim-len-adv-mkn)
Pewarta : Ichal
Editor : Nicha R
