KUTAI BARAT – Belum lama ini Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) kembali menandatangani perpanjangan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kutai Barat terkait pendampingan hukum bidang perdata dan tata usaha negara (datun).
Kerja sama itu ditandatangani langsung Bupati Kubar FX Yapan dan Kepala Kejaksaan Negeri Kubar, Nurul Hisyam yang berlangsung di Samarinda, pada Rabu, (6/3/2024) lalu.
Bupati Kubar FX Yapan berharap, dengan adanya MoU ini maka pihak Kejari Kubar dapat memberikan pendampingan hukum dalam pelaksanaan administrasi pemerintah untuk mencegah adanya potensi pelanggaran hukum. Terutama dalam pengelolaan keuangan daerah maupun pelaksanaan proyek-proyek strategis pemerintah.
“Harapan kami dengan MoU ini bisa mendukung jalannya roda pemerintahan serta menunjang peningkatan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat,” ujar Bupati Yapan kepada pewarta, Kamis (7/3/2024).
Lebih jauh Bupati Yapan menambahkann, pihaknya juga berharap Kejari Kubar melalui bidang Datun dapat menyelesaikan persolan hukum yang terjadi di Pemda Kubar seperti pembangunan jembatan ATJ dan pembangunan pelabuhan Royoq.
Sementara itu, Kajari Kubar, Nurul Hisyam meminta Pemda Kubar tidak perlu ragu melakukan koordinasi dan konsultasi hukum dengan Korps Adhyaksa.
”Kejaksaan juga memiliki tugas sebagai pengacara negara dan kami pastikan akan bekerja secara profesional dan berkualitas. Di mana bantuan hukum yang diberikan seluruhnya gratis tanpa adanya pungutan biaya. Sekali lagi jika memang ada permasalahan sebelum memulai pekerjaan sebaiknya meminta pendapat hukum ke Kejaksaan,”ucap Kajari.
Adapun yang menjadi produk unggulan dalam bidang Datun adalah pemberian legal opinion dan legal assistance.
Diketahui dalam penandatanganan nota kesepahaman itu turut dihadiri sejumlah pejabat Pemkab Kubar. Diantaranya yakni, para asisten Setdakab Kubar, kepala Inspektorat, perwakilan Polres Kubar serta sejumlah pejabat daerah.
Pewarta : Ichal
Editor :Nicha.R
