JAKARTA – PT Bina Karya, Badan Usaha Milik Otorita Ibu Kota Nusantara (BUMO IKN) telah menjalin kemitraan strategis dengan PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) untuk membangun dermaga logistik terintegrasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Kerja sama ini diharapkan akan memperkuat infrastruktur dan kemudahan dalam penyediaan jasa kurir dan logistik di wilayah tersebut.
Direktur Utama BUMO IKN PT Bina Karya (Persero), Boyke P Soebroto, menyatakan bahwa dermaga logistik yang sedang dibangun adalah langkah penting dalam mendukung kebutuhan pelayanan kurir yang efisien dan terpadu.
“Dalam penyediaan jasa kurir pasti butuh kemudahan transportasi logistik, salah satunya pelabuhan. Semoga dengan bantuan ini kami bisa memberikan pelayanan yang end-to-end dan bersinergi dengan semua,” ungkap Boyke, Sabtu (2/9).
Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari kolaborasi sebelumnya antara BUMO IKN dengan PT Pos Indonesia (Persero) terkait jasa kurir dan logistic hub yang bertujuan untuk mempermudah distribusi barang dan kebutuhan logistik di wilayah IKN Nusantara.
BUMO IKN Bina Karya dan Krakatau Bandar Samudera telah melakukan penandatanganan Head of Agreement (HoA) tentang Kerja Sama Pengoperasian dan Pengembangan Dermaga Logistik di Wilayah IKN Nusantara.
Pelaksana Tugas Direktur Utama KBS, Cahyo Antarikso, menyatakan kesiapannya untuk turut terlibat dan membantu pembangunan IKN. “Kami tidak mau tinggal diam terkait pembangunan IKN,” ujarnya.
Kerja sama ini diharapkan akan menjadi awal yang baik dalam membangun infrastruktur transportasi logistik yang terintegrasi di IKN Nusantara. Selain itu, kolaborasi ini juga mencerminkan komitmen nyata dalam mendukung pembangunan IKN agar berjalan lancar dan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Indonesia.
IKN Nusantara merupakan proyek ambisius yang akan menjadi Ibu Kota Negara Indonesia di masa depan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Terletak di pesisir timur Pulau Kalimantan, wilayah IKN Nusantara memiliki luas hampir empat kali dari Jakarta, yaitu sekitar 256.142 hektar, dengan wilayah laut seluas 68.189 hektar.
Proyek ini diharapkan akan mengubah orientasi pembangunan Indonesia menjadi lebih Indonesia-sentris dan mempercepat transformasi ekonomi negara. (ant)
Editor: Agus Susanto
