SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Akmal Malik terus menggagas inovasi untuk mendukung program makan siang bergizi gratis bagi siswa sekolah. Salah satu langkah strategis adalah melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam penyediaan bahan pangan, dengan tujuan memberdayakan potensi lokal sekaligus memperkuat ekonomi desa.
“Bapak Presiden telah menginstruksikan agar siswa-siswa kita mendapatkan makan siang bergizi gratis. Tantangannya adalah bagaimana memastikan ketersediaan bahan pangan secara berkelanjutan. Untuk itu, kita harus mengoptimalkan potensi daerah, sehingga bahan mentahnya berasal dari desa-desa di Kaltim,” ujar Akmal Malik saat diwawancarai di PPU baru-baru ini.
Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri RI ini menjelaskan, BUMDes dipilih karena memiliki keterikatan langsung dengan masyarakat desa dan mampu mengelola sumber daya lokal secara efektif. Dengan dukungan dana desa dan akses pembiayaan dari perbankan, BUMDes diharapkan dapat menjadi penggerak utama dalam program ini.
“Melalui BUMDes, desa dapat berinvestasi dalam sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Dana desa bisa dimanfaatkan untuk menjamin modal para petani dan petambak. Dengan begitu, kebutuhan bahan pangan seperti beras, ikan, dan sayuran dapat dipenuhi secara lokal,” tambahnya.
Selain itu, keterlibatan BUMDes juga bertujuan untuk menciptakan rasa memiliki di masyarakat. Desa yang berkontribusi dalam program ini tidak hanya mendapatkan keuntungan ekonomi, tetapi juga merasa lebih bertanggung jawab terhadap keberhasilan program.
Program makan bergizi gratis ini melibatkan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan institusi terkait. Akmal menekankan pentingnya kolaborasi ini untuk memastikan keberlanjutan program.
“Pemprov bekerja sama dengan kabupaten/kota, kepolisian, dan perbankan untuk memastikan program ini berjalan lancar. Kami ingin semuanya terlibat, termasuk Kominfo, agar pengawasan dan pengelolaan program ini semakin baik,” katanya.
Program makan siang gratis ini direncanakan mulai berjalan penuh pada Januari 2025. Setiap siswa akan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp17.000 per hari, dengan pembagian Rp10.000 dari anggaran pusat dan Rp7.000 dari APBD daerah.
“Saat ini, kami sedang menyiapkan bahan mentahnya. Yang penting, bahan pangan tidak lagi diimpor dari luar daerah seperti Jawa atau Sulawesi. Semua harus berasal dari Kaltim, sehingga ekonomi lokal juga bergerak,” jelas Akmal.
Pemanfaatan Lahan Eks Tambang
Akmal juga menyinggung potensi pemanfaatan lahan bekas tambang di Kaltim sebagai upaya mendukung program ini. Saat ini, ada 168 titik bekas tambang yang belum terkelola, tersebar di Kutai Kartanegara, Berau, Penajam Paser Utara, Kutai Timur, dan Kutai Barat.
“Lahan-lahan ini bisa dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, seperti peternakan sapi dan kambing. Kami juga mulai menanam pakan ternak seperti rumput odot dan pacong di area tersebut. Ini menjadi langkah konkret untuk mendukung program makan gratis sekaligus memulihkan lahan tambang,” ungkapnya.
Mengawali dengan Contoh
Sebagai langkah awal, pemerintah telah memulai proyek percontohan di beberapa desa, salah satunya di Samboja. Proyek ini mencakup peternakan dan pengelolaan pertanian untuk memastikan ketersediaan bahan pangan.
“Kami ingin menunjukkan bahwa ini bisa berhasil. Dengan kolaborasi semua pihak dan pengelolaan yang baik, program ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah,” tutup Akmal.
Penulis: Hanafi
Editor: Nicha R
