JAKARTA – Budi Arie Setiadi memiliki perjalanan karier yang berliku-liku — dia pernah menjadi aktivis, jurnalis, relawan, pengusaha, dan wakil menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, dan sekarang, dia telah ditunjuk sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.
Namun, dia lebih dikenal sebagai ketua Projo (Pro-Jokowi), organisasi relawan terbesar yang mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ia mencalonkan diri dalam pemilihan presiden tahun 2014 dan 2019.
Presiden Widodo menganggap relawan-relawannya memiliki peran penting dalam memberikan koreksi dan evaluasi untuk setiap langkah yang diambilnya.
Setiadi dikenal dekat atau Sahabat Widodo, dan keduanya sering membahas situasi politik nasional.
Dia merupakan salah satu tokoh di balik diselenggarakannya Deliberasi Rakyat pada bulan Mei 2023, yang merupakan momen Jokowi untuk menyampaikan pidato politik terkait pemilihan presiden 2024.
Memasuki 16 bulan terakhir pemerintahan Widodo-Ma’ruf Amin, Setiadi telah dipercayakan untuk melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi.
Dia menggantikan Johnny G. Plate yang terlibat dalam dugaan korupsi dalam pengadaan menara sistem pemancar dasar (BTS).
Setiadi dilantik oleh Presiden sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika di Istana Negara, Jakarta, pada hari Senin (17 Juli 2023) pagi, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 62 B tahun 2023.
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria, juga dilantik pada hari yang sama.
“Demi Allah, saya bersumpah akan setia pada Konstitusi 1945 dan akan melaksanakan semua peraturan sebaik-baiknya, demi pengabdian saya kepada bangsa dan negara,” kata Setiadi saat mengucapkan sumpah jabatan, sebagaimana diarahkan oleh Presiden Jokowi.
“Dalam menjalankan tugas dan jabatan saya, saya akan menjunjung tinggi etika, dan bekerja sebaik-baiknya dengan tanggung jawab penuh,” tambahnya.
Sebentar sebelum pelantikan, dia mengatakan kepercayaan Widodo adalah suatu kebanggaan baginya, terutama bagi kelompok relawan. Mewakili kelompok relawan, dia berjanji tidak akan meremehkan kepercayaan Presiden. Dia berjanji untuk meningkatkan kinerjanya selama menjabat dan melaksanakan visi dan misi Jokowi.
Melihat rekam jejak Setiadi, dapat dikatakan bahwa dia akrab dengan bidang komunikasi dan informasi.
Lahir pada 20 April 1969, dia pernah menjadi redaktur pelaksana pers mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang bernama Suma. Dia juga mendirikan Buletin Bergerak selama era reformasi tahun 1998.
Buletin ini diterbitkan satu hari setelah demonstrasi mahasiswa UI pada tanggal 9 Maret 1998. Buletin tersebut berfungsi sebagai sumber informasi perkembangan demonstrasi mahasiswa.
Pada saat itu, buletin tersebut terbit setiap hari, kecuali hari Sabtu dan Minggu. Media ini mengawasi perjalanan bangsa menuju era reformasi, termasuk runtuhnya kepresidenan Soeharto yang berlangsung selama 32 tahun pada tanggal 21 Mei 1998.
Buletin tersebut terus diterbitkan hingga tahun 2002. Sebelum Buletin Bergerak, Setiadi bekerja sebagai jurnalis untuk Kontan dari tahun 1996 hingga 2001 dan untuk Media Indonesia dari tahun 1994 hingga 1996.
Selain terlibat dalam pers mahasiswa, Setiadi, yang memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI (FISIP UI), terlibat dalam kegiatan organisasi kampus lainnya.
Dia menjadi presiden Forum Kajian Mahasiswa UI pada tahun 1992–1993, presiden Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) FISIP UI pada tahun 1994–1995, dan presidium Senat Mahasiswa UI pada tahun yang sama.
Setelah lulus dari UI, keterlibatannya dalam dunia organisasi tidak berhenti. Dia mendirikan Gerakan Sarjana Jakarta (GSJ) dan Masyarakat Profesional Indonesia (MPI) pada tahun 1998–2000.
Dia juga pernah menjabat sebagai direktur di beberapa perusahaan telekomunikasi. Kemudian dia bergabung dengan dunia politik dengan menjadi kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Jakarta dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Jakarta pada tahun 2005–2010.
Pada tahun 2006, dia melanjutkan studi pascasarjana di bidang manajemen pembangunan di UI. Setelah menjadi salah satu pejabat teratas PDI-P Jakarta, dia mendirikan organisasi relawan Projo pada Agustus 2013.
Organisasi ini dianggap sebagai salah satu alasan di balik kemenangan Jokowi dalam pemilihan presiden 2014.
Projo juga menunjukkan loyalitasnya kepada Widodo selama pemilihan presiden 2019. Dengan suksesnya sebagai ketua Projo, nama Setiadi semakin populer di panggung politik nasional.
Pada Oktober 2019, Jokowi menunjuknya sebagai wakil menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
Setiadi akan menghadapi tantangan berat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.
Dia akan bertanggung jawab merumuskan berbagai kebijakan di bidang komunikasi dan informasi, yang meliputi pos, telekomunikasi, penyiaran, teknologi informasi dan komunikasi, layanan multimedia, dan penyebaran informasi.
Dia juga akan menghadapi tantangan di ranah cyber, terutama menjelang Pemilihan Umum 2024 yang akan dilaksanakan secara serentak.
Pemerintah mengatakan bahwa ruang siber perlu diawasi dengan lebih ketat karena memiliki potensi menjadi platform di mana kampanye polarisasi muncul.
Setiadi harus menghadapi dan menyelesaikan tantangan-tantangan ini sebelum pemerintahan Widodo-Amin berakhir pada Oktober 2024.
Dia telah menekankan bahwa dia hanya akan berusaha untuk melaksanakan visi dan misi Jokowi selama sisa masa jabatan Kabinet Indonesia Maju. (ant/MK)
Pewarta: Kenzu Tandiah
Editor: Tia Mutiasari
