JAKARTA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menyampaikan bahwa ada hal menarik dalam perbandingan zonasi daerah risiko dampak Covid-19, antara daerah yang melaksanakan Pilkada dan daerah yang tidak melaksanakan Pilkada.
Di daerah yang melaksanakan Pilkada menurut Doni, cenderung terjadi penurunan, dibandingkan dengan daerah yang tidak melaksanakan Pilkada. Hal tersebut, ia sampaikan pada acara Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Pelaksanaan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020 di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jumat (2/10/2020).
“ Ternyata dari data yang terkumpulkan selama 4 minggu terakhir, ada kecenderungan perbandingan zonasi merah antara kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada dan kabupaten/kota yang tidak melaksanakan Pilkada, ini kita lihat datanya. Data daerah yang melaksanakan Pilkada justru ada penurunan jumlah zonasi yang berisiko tinggi dari 45 ke 29 kabupaten/kota. Sedangkan di daerah yang tidak ada Pilkada, justru terjadi peningkatan dari 25 ke 33 kabupaten/kota,” ungkapnya.
Doni mengatakan, baik daerah yang melaksanakan Pilkada maupun yang tidak melaksanakan Pilkada sangat tergantung kepada ketaatan dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan.
“Jadi daerah yang ada Pilkada maupun tidak ada Pilkada ini sangat tergantung terhadap protokol kesehatan, manakala aturan yang ada ditepati, ditaati dan dipatuhi dan mereka yang melanggar diberi sanksi, kita yakin pelaksanaan Pilkada bisa berjalan lebih baik lagi,” terangnya.
Data perbandingan zonasi risiko daerah yang melaksanakan Pilkada dan yang tidak melaksanakan Pilkada disampaikannya sebagai berikut. Pada 309 kabupaten/kota diantaranya 270 daerah (9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota) ditambah kabupaten/kota yang tidak melaksanakan Pilkada tetapi provinsinya melaksanakan Pilkada: pada zona merah tren jumlah berkurang dari 45 ke 29 kabupaten/kota; pada zona orange tren jumlah bertambah dari 152 ke 190 kabupaten/kota; pada zona kuning trend berkurang dari 72 ke 67 kabupaten/kota; pada zona hijau trend jumlah berkurang dari 40 ke 23 kabupaten/kota.
Sedangkan untuk 205 kabupaten/kota yang tidak melaksanakan Pilkada: pada zona merah tren jumlah bertambah dari 25 ke 33 kabupaten/kota; zona oranye tren jumlah fluktuatif cenderung konstan; zona kuning tren jumlah bertambah dari 42 ke 45 kabupaten/kota, dan zona hijau tren jumlah berkurang dari 23 ke 12 kabupaten kota.
Doni juga menambahkan, dari data yang dihimpun melalui survei Badan Pusat Statistik tanggal 14 – 21 September yang lalu, masih terdapat 17% dari warga negara yang merasa tidak mungkin dan sangat tidak mungkin terpapar Covid-19, 17% dari 270 juta penduduk, setara dengan sekitar 44,9 juta orang, berdasarkan kelompok umur baik usia muda maupun yang diatas 60 tahun itu sama, tidak terlalu jauh meleset, dari aspek pendidikannya juga tidak terlalu berbeda, tetapi memang dilihat dari kelompok umur mereka yang usianya sudah relatif tua itu relatif lebih rendah dibandingkan yang muda.
Kemudian ia juga mengungkapkan hal yang yang membuat masyarakat menjadi tidak patuh, “yang pertama tertinggi karena tidak ada sanksi, jadi mungkin ini menjadi referensi kita bahwa masyarakat masih berharap adanya sanksi bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan, kemudian ada juga di sini adalah suri tauladan, aparat atau pemimpin tidak memberi contoh,” imbuhnya.
Disampaikan juga peran dari media sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat akan protokol kesehatan Covid-19 dimana 63% peranan dari media, “Peran media masih sangat besar, terutama media sosial, diikuti oleh televisi dan juga Whatsapp,” kata Doni.
Selain itu, pihak yang juga berperan besar dalam meningkatkan kepatuhan dan disiplin protokol kesehatan Covid-19 diantaranya antara lain adalah keluarga dan komunitas sebagai garda terdepan. Disamping itu tidak kalah pentingnya pelibatan tokoh berpengaruh di dalamnya tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh masyarakat dan lain-lain. (red)