JAKARTA – Salah satu program PEN dengan pagu anggaran tertinggi adalah bantuan langsung tunai (BLT) dana desa oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).
“BLT dana desa adalah satu dari tiga kebijakan besar Kemendesa PDTT yang kami sebut sebagai orkestrasi kebijakan desa merespon pandemi, yaitu, menjaga kesempatan kerja lewat program Padat Karya Tunai Desa dengan sasaran keluarga miskin, pengangguran, setengah menganggur, dan kelompok marginal lainnya. Kedua kebijakan menjaga kesehatan di masa pandemi Covid-19. Ketiga, kebijakan menjaga daya beli masyarakat melalui program bantuan langsung tunai (BLT) dana desa,” ungkap Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar.
BLT dana desa sudah terealisasi sebesar Rp 20,41 triliun dari total pagu anggaran Rp 31,8 triliun, dan menyentuh kurang lebih 8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), yang merupakan keluarga miskin non-PKH. “Artinya mereka belum pernah menerima bantuan jaring pengaman sosial apapun baik PKH, bantuan pangan nontunai, ataupun Kartu Prakerja. Dari 8 juta KPM BLT Dana Desa tersebut, 1,45 juta KPM kehilangan mata pencaharian, 5,31 juta KPM layak menerima jaring pengaman sosial tapi tidak terdata (exclusion error), 947 ribu terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) namun belum mendapat bantuan, 311 ribu memiliki anggota keluarga rentan yang berpenyakit kronis. Data KPM ini kami hasilkan dari proses pendataan yang rigid dan terukur,” papar Abdul Halim Iskandar.
Selain proses pendataan secara transparan dan berdasarkan musyawarah desa, Abdul Halim Iskandar juga mengungkapkan bahwa banyak negara yang ingin meniru BLT Dana Desa. “Profesor Scott Guggenheim dari Georgetown University menyebut bahwa melalui BLT Dana Desa Indonesia telah menjadi pelopor jaring pengaman sosial komplementer, karena dari 8 juta KPM, setelah kita lihat klaster sosialnya ada 2,4 juta KPM dengan perempuan sebagai kepala keluarga. Karenanya banyak negara yang ingin meniru BLT dana desa,” terangnya.
Adapun realisasi penyerapan dana desa lainnya telah mencapai sebagai berikut: Desa Tanggap Covid -19 Rp 3,17 triliun, padat karya tunai desa Rp 15,23 triliun, dan pembangunan infrastruktur Rp 8,43 triliun. Total dana desa yang telah direalisasikan hingga 15 Desember sebesar Rp 47,25 triliun dari pagu anggaran APBN TA 2020 sebesar Rp 71,19 triliun.
Sisa dana desa sebesar Rp 23,93 triliun akan digunakan untuk BLT dana desa hingga Desember nanti dengan alokasi sebesar Rp 8,04 triliun, dan padat karya tunai desa sebesar Rp 15,88 triliun. “Ini yang terus kita dorong untuk digunakan oleh desa-desa, karena apabila Rp 15,88 triliun dipakai padat karya tunai desa dengan asumsi upah 55 persen maka akan menghasilkan 87 juta hari orang kerja (HOK). Apabila satu orang bekerja sepuluh hari lamanya, maka dana ini akan menyerap 8,7 juta pekerja,” tutup Abdul Halim Iskandar. (red)
