BALIKPAPAN – Kajian Jangka Panjang Akselerasi Pendidikan Menuju Indonesia Maju 2045 dilakukan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI di Balikpapan, (27/7) tadi. Proses kajian tersebut salah satunya dengan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) di Novotel Balikpapan.
Kegiatan diskusi tersebut dibuka Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof DR Ir Reni Mayerni MP dengan fasilitator Tenaga Profesional Bidang Sosial Budaya Lemhannas RI Tantri Relatami, S.Sos, M.Ikom.
Tiga narasumber dihadirkan dalam diskusi kali ini masing-masing Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, Direktur Binmas Polda Kaltim Kombes Pol Anggie Yulianto Putro, SH, SIK, dan Kepala Dinas Pendidikan Balikpapan, Purnomo, S.Sos, MM.
Dihadirkan juga penanggap Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mulawarman Samarinda Prof DR HM Amir Masruhim, dan Tim Kajian Lemhannas RI Kolonel Laut (K) DR Sutanto SKM, MAP, MSc, serta Pengawas Yayasan Universitas Trunojoyo Bontang, DR Surata.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Balikpapan Rahmad Masud memaparkan berbagai program pendidikan yang targetnya menciptakan pendidikan berakhlaqul karimah. Di antara yang disampaikan adalah penyaluran bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) dan hibah Bosda. Siswa sekolah dasar (SD) diberikan subsidi Rp 200 ribu per siswa per tahun, serta SMP Rp 300 ribu per siswa per tahun.
“Ini untuk kebutuhan operasional barang dan saja. Untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan dialokasikan terpisah,” sebutnya.
Ada pula hibah Bosda yaitu belanja operasi untuk SD swasta serta madrasah ibtidaiyah negeri dan swasta Rp 500 ribu per siswa per tahun. Sementara SMP swasta serta madrasah tsanawiyah negeri dan swasta Rp 850 ribu per siswa per tahun.
Sementara untuk subsidi SPP diberikan untuk siswa SD serta madrasah ibtidaiyah negeri dan swasta Rp 75 ribu per bulan per siswa serta untuk SMP dan madrasah tsanawiyah negeri dan swasta Rp 110 ribu per bulan per siswa.
Kepala Dinas Pendidikan Balikpapan Purnomo menambahkan, Balikpapan juga sudah membuat beberapa sekolah terpadu. Sayangnya SMA ada di provinsi sehingga hanya bisa di tingkat TK, SD, dan SMP.
Sementara itu, Dirbinmas Polda Kaltim Anggie Yulianto menyampaikan perlunya pendidikan wawasan kebangsaan untuk para siswa, mengingat tantangan pemuda ke depan semakin tidak mudah.
“Kaltim memang selama ini aman, tapi beberapa kali jadi daerah transit pelaku terorisme dan radikalisme,” sebut Anggie. Karena itu, perlu perhatian khusus terkait pendidikan wawasan kebangsaan kepada para siswa, sehingga bisa mendukung upaya Indonesia Maju 2045 mendatang.
Dalam paparannya, Anggie menggambarkan kondisi pendidikan di Kaltim, baik tingkat menengah maupun perguruan tinggi. Ia berharap, nantinya kajian pendidikan yang sudah dilakukan Lemhannas dan diserahkan ke Presiden RI, bisa memberikan manfaat dan berdampak pada kemajuan pendidikan di Kaltim. (mk)