TENGGARONG – Masalah stunting terus diseriusi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), sejumlah intervensi pun dilakukan. Kini, untuk proses percepatannya, Pemkab Kukar pun membentuk Tim Percepatan Penanganan Stunting Kabupaten (TPPSK).
Nantinya tim ini akan diketuai oleh Wakil Bupati (Wabup) Kukar, Rendi Solihin. Sementara wakilnya diisi oleh sekretaris kabupaten (sekkab) Kukar dan kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kukar sebagai sekretaris.
“Fungsinya beririsan dengan pencegahan stunting,” ungkap Sekretaris TPPSK Kukar, Arianto.
Nantinya akan dikerjakan secara lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mulai dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar dan DP2KB Kukar.
Dinkes Kukar nantinya terkait dengan pemeriksaaan bayi dan balita, ibu hamil yang bisa berpotensi stunting. Kemudian rekomendasi gizi, yang berkaitan dengan makanan tambahan bergizi.
Sementara itu, DP2KB Kukar akan bertugas dalam proses pembinaan keluarga. Seperti pola asuh yang harus dilakukan oleh para orangtua kepada anaknya. Harus sesuai agar tidak terjadi salah pola asuh, hingga menyebabkan kasus stunting pada anak. Termasuk adanya perencanaan keluarga dari kelompok remaja.
“Makanya ada Genre, Generasi Berencana. Itu nanti anggotanya anak-anak SMP dan SMA itu juga dibina dan dibimbing oleh DP2KB,” lanjut Arianto.
Pendampingan calon pengantin (catin) pun akan diberikan. Sehingga ketika memutuskan untuk berkeluarga dan menjalin rumah tangga, para catin akan diberikan bimbingan. Diukur kondisi fisiknya dan memastikan kesiapan reproduksinya sehat.
Kemudian DPMD Kukar bertugas untuk mengawal pemerintah desa agar mengalokasi angaran di APBDes-nya untuk penanganan stunting. Sembari lebih banyak mendorong dan meningkatkan fungsi Posyandu, terutama para kadernya untuk memahami stunting. Agar bisa membantu pencegahan dan penanganan stunting lewat posyandu.
Selain itu, ada juga program spesifik yang diarahkan bupati Kukar terkait para RT yang mendapatkan alokasi Rp 50 juta per RT. Menjadi tugas tambahan para ketua RT untuk memastikan semua warganya yang menjadi sasaran posyandu. Seperti ibu hamil, ibu yang sudah melahirkan, bayi dan balita itu dipastikan sudah ke posyandu oleh para RT.
“Kemudian Bappeda itu terkait anggaran yang dibutuhkan dalam pencegahan stunting itu menjadi prioritas, karena stunting ini jadi program strategis nasional,” ucapnya lagi.
Optimisme Pemkab Kukar untuk menurunkan stunting pun sangat besar. Ini sejalan dengan hasil penanganan dan pencegahan stunting di Kukar yang terus menunjukkan tren positif. Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2021-2026, bahwa pada 2024 angka stunting di Kukar ditarget 14 persen.
Ini sangat memungkinkan, melihat keberhasilan Pemkab Kukar menurunkan angka stunting hingga 10 persen, dari 2022 sampai 2023. Tercatat kasus stunting di Kukar pada akhir 2023, menjadi 17,1 persen dari 27,6 persen. Ditunjang data dari hasil penghitungan serentak pada Juni 2024 lalu, angka stunting sudah berada diangka 15 persen.
“Penanganan stunting ini lintas sektor atau konvergensi stunting semua pihak yang memang fungsinya itu berkaitan. Tidak hanya kerja satu OPD saja. Jadi pak bupati optimis kita bisa lebih rendah dari 14 persen, makanya beliau menyampaikan zero atau bebas stunting 2024,” tutup Arianto. (ADV)
Penulis : Muhammad Rafi’i
