SAMARINDA – Proyek pembangunan Tugu Pesut di simpang empat Mall Lembuswana, Samarinda, menjadi sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Mulawarman (BEM KM UNMUL).
Meskipun pengerjaannya memakan waktu cukup lama, hasil akhir tugu tersebut justru memunculkan banyak tanda tanya di kalangan publik. Masyarakat Samarinda, bahkan Kalimantan Timur, mempertanyakan anggaran proyek ini yang disebut mencapai Rp1,1 miliar. Menurut Ketua BEM KM UNMUL, M. Ilham Maulana, yang akrab disapa Lana, dana sebesar itu seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas pendidikan yang lebih bermanfaat.
Lana juga menyoroti desain tugu yang dianggap tidak menyerupai pesut, mamalia khas Sungai Mahakam, melainkan lebih mirip angka nol.
“Pemerintah Kota Samarinda harus segera memberikan klarifikasi kepada publik, terutama kepada warga Samarinda. Proyek ini telah menuai banyak kritik dan pertanyaan, tetapi hingga saat ini Pemkot belum memberikan tanggapan apa pun,” tegas Lana, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Mulawarman, Minggu (19/1).
Ia menambahkan, kritik dan pertanyaan dari masyarakat adalah bagian penting dari kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. “Kritik ini bukan soal siapa yang menyampaikan atau golongan tertentu, tetapi tentang bagaimana menjaga demokrasi dan kontrol sosial di Kalimantan Timur tetap hidup,” ujarnya.
Menurut Lana, jika Pemkot Samarinda terus mengabaikan suara masyarakat, hal ini dapat memicu amarah dan menunjukkan bahwa pemerintah tidak menghargai aspirasi warganya.
“Proyek ini bahkan sudah menjadi perhatian nasional. Kita harus malu jika masalah ini sampai menjadi bahan tertawaan di luar Samarinda. Oleh karena itu, Pemkot Samarinda harus segera memberikan klarifikasi dan menjelaskan secara transparan mengenai pembangunan tugu ini,” tambah Lana.
BEM KM UNMUL berharap Pemkot Samarinda segera merespons kritik dan pertanyaan publik secara transparan demi menjaga kepercayaan masyarakat serta menunjukkan tanggung jawab atas kebijakan yang telah diambil.
Pewarta: Hanafi
Editor: Agus Susanto
