TENGGARONG– Pemerintah maupun warga Kutai Kartanegara belum melirik nilai ekonomi dari limbah dan sampah plastik. Hal ini dibuktikan dari belum adanya Bank Sampah di Kukar.
Padahal jika digarap dengan tepat, “barang tak berguna” itu sangat mungkin menambah pemasukan bahkan jadi tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi II DPRD Kukar Sopan Sopian mengatakan, sejauh ini baru pihak swasta diluar Kukar yang mengambil peluang itu. Padahal sampah atau limbah plastik yang dihasilkan, bisa disulap menjadi bijih plastik yang memiliki nilai jual.
Sopan mendorong agar perusahaan daerah (perusda) milik Pemkab Kukar bisa melihat peluang ini. Tidak melulu mencari sektor peluang yang besar saja. Karena sangat berdampak bagi masyarakat, terutama mengedukasi jika sampah atau limbah plastik bisa dimanfaatkan dan diolah kembali.
“Mengajarkan kepada masyarakat bagaimana sampah itu bisa dimanfaatkan, dikelola dengan baik,” ungkap Sopan.
Atas dasar pemikiran tersebut, dia mendorong keberadaan pabrik daur ulang sampah. Bagaimana sampah rumah tangga yang tiap hari dihasilkan oleh masyarakat, bisa bermanfaat. Seperti adanya gudang pemilah sampah yang terpusat. Memisahkan antara sampah organik dan sampah plastik. Sampah organik bisa diolah menjadi pupuk, sementara sampah plastik dijadikan bijih plastik.
“Selama ini ‘kan tidak bisa seperti itu. Tahunya (sampah) ditumpuk lalu dibakar,” lanjut Sopan.
Ia mengajak Pemkab Kukar, melalui perusda untuk mengelola peluang ini. Melibatkan BUMDes untuk memilah sampah plastik, kemudian dijemput oleh perusda. Tentu ini juga berdampak ekonomi yang bisa dirasakan desa melalui BUMDes.
“Manfaat lainnya, masyarakat tidak membuang sampah ke sungai, tidak mengotori lingkungan karena sudah ada nilai kemanfaatannya,” tutupnya. (adv/afi)
