UJOH BILANG– Upaya Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) mengejar ketertinggalan pembangunan berbasis kampung membuahkan hasil. Kampung-kampung yang dahulunya berkategori sangat tertinggal mulai naik status menjadi berkembang bahkan maju. Kemajuan ini tak lepas dari sinkronisasi program pembangunan dan stimulus anggaran bagi pemerintah kampung. Baik melalui Alokasi Dana Kampung (ADK), Dana Desa, Bantuan Keuangan Provinsi dan Kabupaten.
“Program Dana Desa, ADK, Bantuan Keuangan Provinsi dan Kabupaten ini tujuan utamanya meningkatkan status Indeks Desa Membangun (IDM). Apabila statusnya naik, tingkat kesejahteraan masyarakat juga semakin baik,” tutur Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh memberi arahan dalam rapat Evaluasi Pengelolaan Keuangan Kampung, Senin (5/12/2022) lalu, di ruang rapat Bappelitbangda Mahulu.
Statistik kemajuan ini bisa dilihat dari penilaian IDM yang dikeluarkan Kementerian Desa, Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal. IDM disusun berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 2/2016 tentang IDM. Penilaian IDM dibagi dalam 3 klaster indikator utama yakni indikator ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan hidup.
Pada 2017, penilaian tahunan IDM menempatkan kampung di Mahakam Ulu rata-rata berstatus tertinggal. Perinciannya dari 50 kampung di Mahakam Ulu pada 2017, sebanyak 28 kampung berstatus sangat tertinggal atau 56 persen. Sementara itu, 18 kampung atau sebesar 36 persen berkategori tertinggal. Hanya empat kampung dikategorikan berkembang atau 8 persen. Lebih memprihatinkan lagi, tidak satu pun kampung menyandang status maju.
Enam tahun kemudian persisnya 2022, 50 kampung yang dinilai IDM menunjukkan tak ada lagi kampung yang menyandang status sangat tertinggal. Kampung tertinggal mulai berkurang hanya tersisa 8 kampung. Kampung berkembang menjadi 34 kampung. Dan yang lebih menggembirakan sudah ada 8 kampung berstatus maju. Keseluruhan penilaian ini membuat skor IDM Kabupaten Mahakam Ulu 2022 naik dari tertinggal menjadi berkembang.
Meskipun sudah mengalami kemajuan signifikan, Bupati Bonifasius tetap meminta dilakukan evaluasi dan penyempurnaan tata kelola keuangan pemerintah kampung. Langkah ini sebagai bagian percepatan dan mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Kampung.
Beberapa poin yang bupati tekanan dalam rapat yakni optimalisasi perencanaan program kegiatan kampung, percepatan penyerapan anggaran APB kampung, pengawasan dan evaluasi kinerja.
“Sehingga anggaran kampung bisa lebih bermanfaat dan dirasakan masyarakat kampung,” harap bupati.
Petinggi kampung Mamahaq Ulu, Ahmad Sudrajat sependapat dengan hal tersebut. Secara konsep maupun praktik, Ahmad – begitu ia karib disapa, menilai stimulus pembangunan dari tingkat pusat sampai kampung bisa mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Buktinya, kampung yang berada di Kecamatan Long Bagun ini naik status dari tertinggal menjadi berkembang.
Meski demikian, Ahmad menyampaikan akselerasi pencapaian itu hanya bisa dicapai dengan sejumlah syarat yang harus dijalankan pemerintah terutama pemerintah kampung. Paling utama, sinkronisasi kebijakan visi-misi pemerintah kampung yang selaras dengan kepala daerah hingga nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKam).
Dalam praktiknya, Ahmad mencoba mendiskusikan secara transparan dokumen yang menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung bersama warga di dalam forum resmi. Program yang dijalankan juga partisipatif dan transparan.
“Sehingga program kampung yang disahkan tepat sasaran dan benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat kampung. Bukan maunya petinggi kampung,” kata Ahmad.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Mahakam Ulu, Damianus Tamha, mengakui pendampingan pembangunan di 50 kampung tak semudah membalik telapak tangan. Beberapa kendala mereka hadapi. Tak hanya letak geografis kampung yang cenderung terisolasi dari jalan utama.
Tapi juga persoalan lambannya elektrifikasi, akses jalan penghubung antar-kota, ketersediaan tim tenaga kesehatan, ketersediaan sumber air bersih yang belum sepenuhnya terbangun hingga urusan persampahan. Persoalan ini memerlukan kerja sama lintas pihak.
Pada tahun mendatang, pemkab berfokus untuk membina kampung agar naik status. Pemkab berupaya mengentaskan kampung berstatus sangat tertinggal dan tertinggal. Strategi utama lewat pendampingan alokasi dana kampung dan pelatihan pemberdayaan masyarakat.
“Target kami di tahun 2023 sampai 2024 masing-masing dientaskan 4 kampung tertinggal. Sehingga tidak ada lagi kampung tertinggal di Mahulu,” terang Tamha kepada media ini beberapa waktu lalu. (adv)
