BONTANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bontang menyelenggarakan sosialisasi pengawasan partisipatif pada tahapan pencalonan anggota DPRD kota Bontang, Selasa (9/5/23) di Hotel Bintang Sintuk.
Komisioner Bawaslu Bontang, Nasrullah mengatakan, bahwa partisipatif merupakan seluruh warga Indonesia yang memiliki hak politik.
Karena berhubungan dengan pencalonan anggota DPRD Bontang, tentu seluruh masyarakat juga melakukan pengawasan terhadap proses pencalonan bakal calon DPRD Bontang.
Hal ini dilakukan yaitu, pertama, mengawasi proses dan prosedur dengan perundangan yang ada. Kedua, sosialisasi ini juga untuk menghindari dugaan-dugaan atau sengketa proses, antara penyelenggara dengan peserta pemilu atau sesama peserta. Ketiga, penguatan basis teman-teman pemilu terutama di lingkup Bawaslu beserta jajarannya, agar semua prosedur pengawasan berjalan baik.
“Termaksud dalam aplikasi Silon milik KPU, itu juga diawasi agar tidak ada error, dan pasti akan ada evaluasi juga terkait aplikasi pencalonan tersebut,” jelasnya.
Dosen Fakultas Hukum Unijaya, Cintya Ayu Rishanty menambahkan, bahwa respon peserta sangat baik, mulai dari partai politik maupun pengawas kecamatan yang hadir.
“Paling banyak dipertanyakan adalah terkait money politik,” ungkapnya.
Dikatakannya, sempat ditanyakan bagaimana jika calon tidak mau memberikan, namun ternyata ada masyarakat yang mengharapkan uang tersebut, sehingga para calon merasa sulit maju menuju pencalonan.
Karenanya diungkapkan, Bawaslu mengharapkan ada pendidikan yang masif tentang pendidikan politik kepada masyarakat, baik melalui offline maupun online. Perlu kesadaran untuk berpolitik dengan baik.
Tidak hanya mementingkan keuntungan sesaat dengan nominal yang sedikit, tapi dapat menggadaikan masa depan. Sebagai masyarakat, bangsa, serta negara dengan memilih wakil atau pemimpin negara yang tidak kompeten.
“Pengawasan masyarakat itu harus dibarengi dengan pendidikan politik kepada masyarakat,” jelasnya. (sya)