MAHAKAM ULU – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mahakam Ulu menggelar pelatihan saksi untuk Peserta Pemilu tahun 2024 di Aula BP4D Setkab Mahulu pada Sabtu (23/12/2023).
Perwakilan utusan 13 partai politik hadir sebagai peserta yang mengajukan calon anggota DPRD Mahulu untuk Pemilu 2024. Selain itu hadir pula sejumlah saksi bacalon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah pemilihan Kaltim. Tak ketinggalan pula sejumlah saksi dari Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024.
Saat dikonfirmasi terkait kegiatan itu, Ketua Bawaslu Mahakam Ulu, Saaludin mengatakan, kegiatan yang difasilitasi Bawaslu Mahakam Ulu ini sebagai wujud dan tanggung jawab bersama stakeholder Pemilu mewujudkan Pemilu yang berintegritas. Salah satu cara mewujudkan Pemilu berintegritas adalah dengan menjaga kemurnian suara rakyat.
“Negara menyiapkan kegiatan seperti ini melalui Bawaslu agar Pemilu kita berjalan dengan fair, tanpa kecurangan. Sehingga peran saksi sangat penting menjaga kemurnian suara rakyat,” tegasnya.
Menjaga kemurnian suara rakyat, lanjut Saal, dengan cara menghitung dengan benar oleh petugas KPPS. Merekap dengan benar oleh PPK hingga ke tingkatan teratasnya yakni KPU. Peran saksi pada setiap tingkatan akan penting karena bersama-sama menyaksikan dan menggiring ke tahap rekapitulasi tertinggi.
“Ini tidak cukup hanya dilakukan dengan jaminan integritas kami sebagai Penyelenggara Pemilu, Bawaslu ataupun KPU dan jajaran. Maka saksi juga menjadi penting sesuai mekanisme dan SOP yang sudah diatur regulasi menjaga kemurnian suara rakyat ini,” ujarnya.
Sebagai nara sumber pelatihan saksi ini, Bawaslu Mahakam Ulu menghadirkan anggota Bawaslu Kaltim Periode 2018-2023 Muhammad Ramli, dan anggota KPU Mahakam Ulu Divisi Teknis Penyelenggaraan, Tugau Lawai. Ramli memaparkan materi dengan judul “Saksi Pemilu 2024 yang Ideal”. Sedangkan Tugau memaparkan materi dengan judul “Subtansi Mekanisme Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024”.
Pada sesi diskusi, seluruh peserta pelatihan sangat antusias dan kritis melontarkan beragam pertanyaan.
“Untuk usia saksi, apakah ada diatur usia maksimal? Juga mandat saksi apakah boleh ditandatangani oleh caleg partai ataukah harus pengurus partai ? Bagaimana pula dengan pengurus tapi juga caleg, apakah mandat saksi cukup diteken oleh pengurus lain?” demikian pertanyaan kritis dari salah satu saksi Mikael, dari Partai Demokrat.
Menjawab pertanyaan ini, Ramli mengatakan bahwa untuk usia saksi belum diatur batas maksimal maupun minimal. Hanya saja, untuk saksi yang ideal silakan peserta Pemilu memilih yang cakap bekerja sebagai saksi, punya integritas dan loyalitas kepada partai.
“Sedangkan untuk administrasi surat mandat, adalah pengurus partai yang menandatangani. Tidak bisa caleg. Kalau kebetulan ketua atau sekretaris partai tersebut juga caleg, maka dia menandatangani kapasitasnya sebagai pengurus, bukan caleg. Karena yang menjadi peserta pemilu itu adalah partai, bukan caleg. Caleg bagian dari orang yang dicalonkan partai,” tegas Ramli.
Beragam pertanyaan lain juga datang dari peserta. Rislen Muhari saksi PDIP, menanyakan kriteria saksi yang harus terdaftar di DPT. “Apakah boleh jika belum terdaftar di DPT tapi dia adalah warga setempat dibuktikan dengan KTP el. Mungkin saat pendataan DPT dia tertinggal atau belum masuk,” kata Rislen.
Menjawab hal ini, Ramli menegaskan kriteria terdaftar sebagai pemilih itu masih memungkinkan saat hari H dengan menjadi pemilih yang nantinya masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Petugas akan bisa akomodir asal di TPS sesuai dengan alamat KTP eltroniknya. “Cuma hak-haknya agak terbatas karena memilihnya mulai saat satu jam sebelum penutupan atau jam 12 menggunakan adanya kelebihan 2 persen surat suara di TPS tersebut,” kata Ramli.
Saat sesi kedua, materi soal mekanisme pemungutan dan penghitungan suara yang dipaparkan Tugau Lawai juga tak kalah seru. Peserta ada yang bertanya soal cara kerja Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi), soal ‘caleg nakal’, hingga masalah penempatan TPS dalam satu atap, dan lain sebagainya.
Sesi terakhir hingga malam pukul 20.30 kegiatan yang dimulai pukul 13.00 siang itu ditutup, dengan materi yang langsung disampaikan Ketua Bawaslu Mahakam Ulu Saaludin. Materi dengan judul “Mekanisme Pelaporan Pelanggaran Pemilu” menjadi santapan malam.
Saaludin memaparkan bagaimana proses pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat yang punya hak pilih, peserta pemilu hingga pemantau pemilu. Diskusi juga berlangsung sengit hingga akhirnya ditutup dengan damai dan foto bersama.
Pewarta : Ichal
Editor : Nicha R
