TENGGARONG– Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, terus mendorong keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), karena dari total 193 desa yang ada seluruhnya memiliki BUMDesa, namun masih sedikit yang bisa berkembang.
Hal ini dibeberkan Kepala DPMD Kukar, Aryanto, Senin (20/6/2022). Aryanto menyebutkan, saat ini baru 34 BUMDes yang sudah berbadan hukum, sementara sisanya sebanyak 159 BUMDes belum berbadan hukum. Aturan BUMdes harus berbadan hukum, jelas Aryanto, diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 11 Tahun 2021.
Dari 34 BUMDes tadi, ungkap Aryanto, baru 2 BUMDes yang paling diperhitungkan yakni BUMDes Bersinar Desaku (Desa Muara Enggelam) dan BUMDes Payang Sejahtera (Desa Sungai Payang).
Sebab keduanya, lanjut Ardiyanto, masuk nominasi dalam inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN-RB.
Seperti amanat PP No 11/2021, BUMDes diharapkan bisa menjadi penggerak ekonomi warga. “Akhirnya mereka akan menjadi desa mandiri seperti yang kita targetkan. Bahwa di desa itu harus menjadi BUMDes yang maju dan bisa menjadi penggerak ekonomi desa,” ujar Aryanto.
Bermacam strategi terus diterapkan pihaknya agar tujuan itu terwujud, terutama pendampingan untuk proses pendaftaran status badan hukumnya. Sembari mendorong agar BUMDes bisa menjalin kemitraan dengan dunia usaha, yang beraktivitas di sekitar lokasi desa. Tentunya dengan melirik potensi yang ada di wilayah desa masing-masing.
Peningkatan kapasitas menurut Aryanto juga harus sejalan. Bagaimana mengelola BUMDes, meningkatkan kemampuan berwirausaha dan menjalin kemitraan dengan sektor dunia usaha
“Itu yang akan kita dampingi, kerja sama sesuai kebutuhan yang berlaku, ini yang sudah dilakukan,” tutup Aryanto. (afi)
