SAMARINDA– Kepala Dinas ESDM Kaltim Christianus Benny mengatakan, baru 2 perusahaan pertambanganan batu bara yang menyampaikan data realisasi Coorporate Social Responsibility (CSR). Hal tersebut diungkapkannya usai rapat paripurna ke-17 DPRD Kaltim, Senin (30/5/2022).
Benny mengungkapkan, dari 17 PKP2B yang aktif beroperasi di Kaltim, baru PT. Kaltim Prima Coal (KPC) dan Singlurus Pratama yang menyampaikan data CSR dan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) perusahaan.
“Lima belas masih dalam proses. InsyaAllah secepatnya. Sudah kami kejar-kejar juga, sudah kami hubungi Kepala Teknik Tambang (KTT) masing-masing. Mudah-mudahan besok sudah bisa kita tampilkan data-datanya,” jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa PKP2B menerapkan Kepmen ESDM No 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan Perda 5/2015 yang menetapkan CSR sebesar 3 persen dari produksinya tidak digunakan sebagai acuan oleh perusahaan tambang.
“Harusnya itu sudah direvisi, diperbaharui sesuai dengan Kepmen 1824. Karena arahan dari kementerian, seperti itu mereka pakainya. Jadi rata-rata semua peruhaan apalagi PKB2B itu pusat, bukan prodak daerah,” terangnya
Untuk itu, inisiasi DPRD Kaltim untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) dan merevisi Perda 5/2015 menurutnya harus segera dilakukan. Ia pun memberi saran agar pansus juga menetapkan forum CSR.
“Forum CSR-nya macam-macam yang tambang ada, yang kehutanan ada terus setiap kabupaten juga ada. Nah ini mana induknya. Nah itu yang harus kita tinjau lagi. Mudah-mudahan ini menjadi agenda bagi teman-teman pansus, dijadikan forum khusus ya nanti di dalamnya dibagi divisi,” pintanya.
Sebelumnya, Ismail, anggota Fraksi Demokrat NasDem DPRD Kaltim, sempat menginterupsi paripurna. Ia meminta pimpinan DPRD Kaltim segera melakukan langkah konkret terkait CSR perusahaan yang beroperasi di Kaltim.
“Saya usulkan mulai besok (Selasa) kita lakukan evaluasi mulai dari besaran hingga pengelolaan CSR. Ini menjadi alternatif pemulihan ekonomi pasca-covid. Sepertinya Pemerintah dan masyarakat hanya jadi penonton. Kita harus mengambil langkah agar CSR dapat dirasakan langsung masyarakar,” pungkasnya.
Sementara pimpinan rapat, Wakil Ketua DPRD Kaltim M Samsun menyatatakan, hiruk pikuk CSR seperti fenomena gunung es, di mana muncul ke permukaan hanya Bayan Group. Tidak menutup kemungkinan PKP2B, sementara perusahaan yang lain juga perlu memberikan penjelasan ke pemerintah.
“DPRD akan menindaklanjuti semua PKP2B yang lainnya, apakah itu pengawasannya dalam bentuk pansus atau secara permanen di komisi terkait. Kita akan diskusikan di rapat pimpinan. Kalau ini usulan, minimal lima orang dari fraksi untuk membuat usulan pansus terkait CSR,” tandasnya. (eky)
