BONTANG – Anggota Komisi I DPRD Bontang Abdul Haris menyoroti soal laporan adanya pelajar yang kedapatan bolos sekolah. Menurutnya, persoalan tersebut merupakan tanggungjawab bersama, baik orang tua, pihak sekolah, masyarakat maupun pemerintah. Dengan cara meningkatkan kedisiplinan sekolah dan koordinasi lintas sektoral dalam mengawasi anak-anak sekolah.
“Jadi semua pihak harus terlibat dan berkolaborasi dalam melakukan pengawasan,” ujarnya kepada wartawan, saat ditemui di Sekretariat DPRD Bontang, Selasa (16/8). Selain itu, Abdul Haris juga menekankan agar memberi sanksi bagi sekolah yang abai terhadap siswanya yang bolos. Lantaran sekolah dianggap kurang dalam pengawasan. “Kalau menurut saya pribadi mungkin bisa diberi sanksi dengan mengurangi Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” katanya.
Politisi PKB ini juga meminta agar para orang tua murid lebih aktif dalam mengawasi anak-anak mereka. Baik di luar maupun di dalam sekolah. “Misalnya ketika di sekolah mungkin bisa berkomunikasi dengan gurunya bagaimana kondisi (anak) mereka di sekolah. Dan kalau dari pemerintah mungkin ada regulasi yang dibuat untuk menertibkan anak-anak yang sering berada di luar sekolah pada saat jam pelajaran,” bebernya.
Diketahui, berdasarkan laporan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bontang menertibkan 16 pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang tengah berada di Pujasera BSD baru-baru ini.
Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan, Eko Mashudi mengungkapkan, para remaja itu diamankan saat asyik bermain game dengan mengenakan seragam sekolah. “Ada laporan dari masyarakat akhirnya kami datangi karena mereka nongkrong saat masih jam sekolah,” bebernya. (adv)