Duit bantuan sosial (bansos) miliaran rupiah untuk warga Kutai Kartanegara dilaporkan mengendap di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Hal ini membuat Kukar menjadi daerah dengan realisasi penyaluran bantuan terendah se-Kaltim. Pemkab Kukar masih mencari cara mencairkan uang tersebut.
Kasus ini terungkap saat Pemkab Kukar mengadakan rapat evaluasi pendistribusian bantuan tunai dan sembako pada Selasa, 4 Januari 2022. Kegiatan yang berlangsung di kantor Dinas Sosial Kukar ini dipimpin Bupati Kukar, Edi Damansyah. Selain dia, rapat dihadiri Sekretaris Kabupaten Kukar, Sunggono; Kepala Dinsos, Hamly; serta perwakilan BRI.
Kepada kaltimkece.id jaringan mediakaltim.com, Bupati Edi mengatakan, bantuan tersebut dari Kementerian Sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Total, ada 23.272 warga Kukar yang menjadi penerima. Bantuan disalurkan melalui BRI sebagai perantara. Ditargetkan, pendistribusian bantuan kelar pada akhir Desember 2021. Akan tetapi, sampai awal tahun ini, masih ada warga Kukar yang disebut belum mendapatkan bantuan karena dana bantuannya mengendap di BRI.
“Nominal yang belum tersalurkan di BRI mencapai Rp 3,4 miliar,” katanya selepas rapat.
Belum terserapnya semua bantuan bukan tanpa alasan. Edi menjelaskan, salah satu masalahnya yakni masih ada warga Kukar yang membuka rekening BRI di daerah lain. Ia mencontohkan Kecamatan Tabang.
Sejumlah warga di kecamatan tersebut membuat rekening BRI di Kutai Barat. Selain itu, warga Muara Badak dan Marangkayu membuat di Bontang. Kemudian warga Samboja membuat di Balikpapan. “Hal ini menyebabkan data penerima menjadi tidak sinkron antara bank dan dinas terkait,” jelas Edi.
Gara-gara masalah ini, sambung dia, serapan bantuan di Kukar menjadi yang terendah ketimbang sembilan daerah lainnya di Kaltim. Ia pun berencana mengadakan rapat rekonsiliasi membahas masalah ini lagi pada Kamis, 6 Januari 2022. “Rapat ini agar bantuan cepat tersalurkan kepada masyarakat,” terangnya.
Kepala Dinsos Kukar, Hamly, menjelaskan dampak dari masalah ini. Disebutkan ada tiga kelompok penerima bantuan dari Kemensos. Dua di antaranya yakni kelompok penerima bansos PKH dan kelompok bantuan pangan non tunai alias sembako.
Dengan masih tertahannya dana bantuan Rp 3,4 miliar di BRI, maka belum semua anggota kelompok tersebut menerima bantuan. Hamly pun mengaku geram atas masalah ini
“Kami protes ke bank, kenapa ini? Padahal uangnya sudah ada di bank, tapi belum didistribusikan,” ucapnya.
Hamly mengaku, masalah ini terjadi juga karena minimnya koordinasi BRI dan Pemkab Kukar. Ia berharap, pada rapat rekonsiliasi nanti, solusinya bisa ditemukan sehingga penerima bantuan bisa mendapatkan haknya. “Mari benahi bersama-sama karena ini melayani orang kesusahan,” tandasnya.
Repoter kaltimkece.id telah mendatangi kantor BRI di Tenggarong untuk mengonfirmasi masalah ini. Akan tetapi, petugas BRI yang menghadiri rapat dengan Pemkab Kukar enggan memberikan tanggapan. (kk)
