SAMARINDA – Banjir yang melanda sembilan desa di empat kecamatan Kabupaten Berau sejak Senin (24/3/2025) belum menunjukkan tanda-tanda surut. Selain curah hujan yang tinggi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Timur menyebut pasang air laut menjadi faktor utama yang menghambat surutnya air.
Kepala Pelaksana BPBD Kaltim, Agustianur, mengungkapkan puncak pasang air laut terjadi pada Senin (31/3/2025), menyebabkan genangan air bertahan lebih lama di daratan. Kondisi ini berdampak pada perayaan Idulfitri di wilayah terdampak.
“Ini terjadinya menjelang Lebaran, padahal kita menginginkan Lebaran ini semua orang bisa melaksanakan dengan aman dan nyaman. Namanya musibah dan faktor cuaca, jelas tidak bisa kita hindari,” ujarnya saat ditemui langsung sesuai menghadiri open house Gubernur Kaltim, Senin (31/3/2025).
Banjir melanda sembilan desa di empat kecamatan. Di Kecamatan Teluk Bayur, terdampak Desa Tumbit Melayu dan Labanan Makarti. Kecamatan Sambaliung meliputi Desa Inaran, Bena Baru, Tumbit Dayak, Long Lanuk, dan Pegat Bukur. Selain itu, banjir juga merendam Desa Merasa di Kecamatan Kelay serta Bukit Makmur di Kecamatan Segah.
Pria yang akrab disapa Agus ini menyampaikan, banjir yang terjadi di daerah tersebut sering terjadi. Namun, kali ini dampaknya meluas ke daerah lain dengan waktu surut yang lebih lama.
“Kami akan evaluasi banjir ini, kita optimis dalam waktu beberapa hari ke depan dapat teratasi, jika kondisinya memungkinkan,” tegasnya.
Sejak terjadinya banjir di Berau mulai sepekan yang lalu, hingga kini, Agus mengaku terus berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Berau. Tujuannya, untuk memastikan apa yang dibutuhkan Berau dalam menanggulangi dampak banjir.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengirimkan bantuan logistik kebutuhan pokok untuk korban banjir, baik bantuan berupa sandang maupun bahan makanan.
“Kami sudah mengirim logistik seperti selimut, velbed, kasur lipat, tenda pengungsi dan lainnya, sedangkan Dinas Sosial Kaltim telah mengirim 400 paket bahan makanan,” tuturnya.
BPBD Kaltim berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan perkembangan banjir tersebut, termasuk kemungkinan adanya penetapan darurat bencana banjir oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Pasalnya, jika pemerintah daerah menetapkan darurat bencana, maka Agus langsung berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
“Saat ini Pemkab Berau belum menetapkan status darurat bencana banjir, namun dari provinsi tetap komunikasi efektif dan menyalurkan bantuan sesuai tugas dan fungsi. Tapi jika ada status darurat pun kami sudah siaga dan akan langsung koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),” tutup Agustianur.
Penulis: Hadi Winata
Editor: Nicha R
