PASER – Nasib bangunan bandar udara di Kabupaten Paser, tepatnya Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tanah Grogot, mulai mendapat titik terang. Beredar kabar, kawasan lepas landas pesawat itu bakal dilanjutkan.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Paser, Inayatullah menyampaikan, dari hasil rapat terakhir dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah disebutkan pembagian porsi anggaran kelanjutan pembangunan bandara.
Pembagian porsi pembangunan opsinya Kemenhub untuk sisi udara, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim bagian darat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser untuk sarana fasilitas penunjang.
“MoU ini semoga bisa diselesaikan pada 2023 ini, karena sesuai pesan menteri perhubungan bandara ditargetkan sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden,” kata Inayatullah.
Kendati begitu, belum ada penandatanganan atau kesepakatan dalam bentuk tertulis meski dari sinyal yang dianalisa, Inayatullah optimis pada 2024 akan dibangun kelanjutan bandara. Namun begitu, Pemkab Paser telah mendapatkan arahan langsung dari Kemenhub.
Arahan itu berupa tindak lanjut secara teknis, untuk meminta Pemkab Paser berkoordinasi dengan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub perihal teknis untuk kelanjutan bandara ini dari sebelumnya.
Sementara, alasan diikutsertakan Pemprov Kaltim dalam rencana ini, bermula dari saran Menhub, agar dapat melihat contoh pembangunan bandara Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Pembangunan bandara Kota Singkawang.
“Pasalnya pembangunan bandara itu melibatkan tiga pihak, yakni Kemenhub, Pemprov dan Pemkot setempat,” katanya.
Bupati Paser Fahmi Fadli bersama tim lengkapnya juga sudah melaksanakan audiensi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang diterima langsung Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sejak 2022.
Keberadaan Bandara Paser sangat penting untuk membuka jalur keluar masuk orang dan jalur perdagangan, dimana selama ini hanya mengandalkan jalur transportasi darat.
“Hadirnya bandara Paser juga mendapat dukungan dari kabupaten/kota tetangga termasuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi atau wilayah kerjanya di Kabupaten Paser,” kata Fahmi.
Dukungan tersebut terang Fahmi berupa dukungan tertulis dalam bentuk surat dukungan. Diantaranya Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan yang berada di provinsi Kalimantan Selatan. (bs)
