Catatan Rizal Effendi
GUBERNUR Kaltim Dr H Isran Noor, M.Si mulai sering tampil di panggung nasional. Kata orang “Si Raja Naga” mulai keluar dari sarangnya. Terutama berkaitan urusan capres dan cawapres 2024. Sebab, Isran digadang-gadang bisa ikut mewarnai. Seperti yang dikatakan Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Jamaluddin Jompa (JJ) bahwa Isran dibutuhkan mewakili wilayah Timur sebagai calon penyeimbang.
Sabtu (28/1) kemarin, ada dua acara diikuti Isran di Jakarta. Wawancara khusus tentang IKN dan Kontribusi Kaltim bersama Desi Anwar di CNN. Satunya lagi dia hadir dalam promosi gelar doktor, yang diraih Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet.
Bambang dikenal sebagai tokoh politik yang banyak jabatan di berbagai organisasi. Dia juga Wakil Ketua DPP Partai Golkar, Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI), Wakil Ketua Umum MPP Pemuda Pancasila, Wakil Ketua Umum FKPPI dan Wakil Ketua Umum SOKSI.
Acara yang berlangsung di gedung Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung itu, dihadiri hampir semua pimpinan lembaga tinggi negara. Presiden Jokowi, Wapres KH Ma’ruf Amin, Ketua DPR RI Puan Maharani, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bersama tiga Kepala Staf Angkatan mengikuti secara virtual.
Sedang yang hadir secara langsung di antaranya para wakil ketua MPR, DPR, DPD, Ketua BPK Isma Yatun, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Anwar Usman, Ketua Komisi Yudisial Prof Mukti Fajar Nur Dewata, Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perencanaan Pembangunan/Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah serta Ketua KPU Hasyim Asy’ari. Masih banyak lagi tokoh-tokoh penting yang datang.
Isran duduk berdampingan dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang juga mewakili ketua umum DPP Golkar. Mereka sempat berbincang akrab disertai tawa kecil. Ridwan juga disebut-sebut salah satu tokoh yang punya peluang ke kursi capres, apalagi sekarang dia bergabung ke Partai Beringin.
Kebetulan Isran satu almamater dengan Bamsoet dalam meraih gelar S3. Sembilan tahun yang lalu, Isran juga meraih gelar doktor di kampus Unpad. Hanya saja dia bukan di jurusan hukum, melainkan ilmu pemerintahan. Tapi juga seperti Bamsoet, Isran juga mencapai predikat cumlaude dengan IPK sempurna 4.0.
Suasana hadirin dalam acara promosi itu juga penuh sesak. Waktu itu Isran masih menjabat bupati Kutai Timur dan ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi). Sejumlah duta besar dari negara sahabat juga memenuhi ruang promosi doktor Isran bersama para ratusan bupati.
Disertasi yang dipertahankan Isran cukup menarik. Judulnya : “Desentralisasi Pemberian Izin Pertambangan Batu Bara dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.” Dia berhadapan dengan tim penguji di antaranya Prof Dr Utang Auwaryo, Prof Dr Asep Kartiwa, dan Prof Dr Ryaas Rasyid.
Sedang Bamsoet menyajikan disertasi berjudul “Peranan dan Bentuk Hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai Payung Hukum Pelaksanaan Pembangunan Berkesinambungan dalam Menghadapi Revolusi Industri 5.0 dan Indonesia Emas.”
Selama menjadi ketua MPR, Bamsoet sering mengampanyekan idenya untuk menghidupkan kembali konsep Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang dia beri nama baru dengan istilah PPHN.
Kalau sidang promosi Isran berlangsung penuh canda sebagaimana gaya yang dibawa Isran selama ini, tapi Bamsoet agak serius dan bahkan dia mengaku grogi. Karena tim pengujinya selain Rektor Unpad Prof Rina Indiastuti dan para guru besar, juga Menko Polhukam Prof Mahfud MD, Menkumham Prof Yasonna H Laoly serta Guru Besar Tata Negara Prof Yusril Ihza Mahendra.
“Ini lebih nervous daripada saya memimpin sidang paripurna,” kata mantan ketua DPR RI ini sebelum membacakan naskah disertasinya.
Sambil mengucapkan selamat atas nama pribadi, pemerintah Provinsi Kaltim dan gubernur se-Indonesia, Isran memuji disertasi Bamsoet yang dinilainya memberikan inspirasi baru bagi konsep dan strategi pembangunan Indonesia di masa mendatang. “Semoga pemikiran Pak Bamsoet membawa manfaat besar bagi Bangsa Indonesia,” tambahnya.
BUTUH HALUAN NEGARA
Dalam disertasinya, Bamsoet mengungkapkan saat ini Indonesia dihadapkan pada fakta bahwa tidak lagi memiliki roadmap atau bintang pengarah berjangka panjang yang jelas, yang bisa menuntun ke mana kapal besar bangsa ini untuk berlabuh. Sehingga siapa pun tidak akan mampu menjawab wajah Indonesia 2045.
“Karena itu kita butuh memiliki Haluan Negara yang dikuatkan dengan landasan hukum yang lebih kuat, bukan sekadar melalui undang-undang yang setiap saat dapat ditorpedo dengan Perppu atau di-judicial review ke MK. Landasan hukum yang kuat itu yakni berupa Tap MPR yang berada di bawah UU NRI 1945 dan berada di atas undang-undang,” tandasnya.
Dia menggambarkan bahwa pendiri bangsa seperti Bung Karno dan Bung Hatta sampai di masa Orde Baru selalu menyiapkan haluan negara sebagai roadmap pembangunan. Ada yang dinamakan Pola Pembangunan Semesta Berencana (PPSB), Garis-garis Besar Pembangunan Nasional Semesta Berencana sampai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Sehubungan itu, Bamsoet mengajukan konsep haluan negara yang baru dengan nama PPHN. “Indonesia perlu menghadirkan PPHN sebagai produk hukum yang dapat mencegah sekaligus menjadi solusi mengatasi persoalan yang dihadapi oleh bangsa dengan menggunakan kewenangan subjektif superlatif MPR sebagai lembaga tertinggi negara,” pungkasnya.
Dalam sidang disertasi yang berlangsung sekitar dua jam itu, dari sekian pertanyaan, Bamsoet sempat menyinggung tentang Ibu Kota Nusantara (IKN), yang kuat kaitannya dengan Pokok-Pokok Haluan Negara sebagai kekuatan hukumnya.
Dia juga mengingatkan betapa pentingnya PPHN dalam menyambut tahun Indonesia Emas 2045. “Kita akan memasuki tahun Indonesia Emas 2045, tapi kalau kita tidak mempunyai rencana yang baik dan matang, jangankan emas, perunggu pun kita tidak dapat,” tambahnya.
Presiden Jokowi mengucapkan selamat atas keberhasilan Bamsoet meraih gelar doktor. “Saya menyampaikan selamat kepada Bapak Bambang Soesatyo. Topik disertasi yang disampaikan tentang Peranan dan Bentuk Hukum Pokok-Pokok Haluan Negara memiliki relevansi secara akademik,” tandasnya.
Saya pernah bertemu Bamsoet ketika masih aktif sebagai wali kota. Saya bersama Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Airin Rachmi Diany melakukan audiensi. Dia menyambut hangat dan serius membahas berbagai hal menyangkut pemerintah kota. Tapi dia juga tertawa terbahak-bahak ketika saya sampaikan beberapa joke sebagai wakil rakyat. Saya pernah ketemu juga di ruang kerja Ketua PP Said Amin di Jakarta. Selamat Pak Doktor Bamsoet. (*)
