SAMARINDA – DPRD Kaltim mempertanyakan kembali keterlibatan kontraktor lokal dalam pembangunan Ibukota Nusantara (IKN). Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Bagus Susetyo, menyoroti persentase keterlibatan pengusaha dan masyarakat sekitar dalam proyek IKN.
“Ketika melaksanakan atau mendapatkan pembangunan dari pemerintah pusat, seberapa besar persentase keterlibatan pengusaha dan masyarakat Kalimantan Timur, terutama yang bergerak di bidang konstruksi?” kata Bagus Susetyo.
Selain itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kalimantan Timur ini juga menyampaikan pandangannya. Ia mengingatkan agar tidak hanya terfokus pada pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat setempat.
Bagus berharap Penjabat (Pj) Gubernur Akmal Malik dapat menyampaikan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo.
“Saya mohon kepada Pak Pj Gubernur untuk menyampaikan secara aktif kepada Presiden bahwa IKN Nusantara perlu melibatkan kontraktor lokal,” ungkap ketua DPD Real Estate (REI) Kalimantan Timur ini.
“Kontraktor lokal seharusnya tidak hanya menjadi subkontraktor, mereka harus diwajibkan untuk memberdayakan kontraktor lokal lainnya agar bisa berkembang,” lanjutnya.
Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, merespons positif permintaan tersebut. Ia akan berkoordinasi dengan Wakil Kepala Badan Otorita Ibukota Nusantara (OIKN), Dhony Rahajoe.
“Wakil Otorita IKN selalu menyatakan kesiapan untuk berkomunikasi jika diperlukan dan akan diundang ke dalam rapat,” ujar Akmal Malik.
Akmal Malik berkomitmen untuk berkomunikasi dengan Badan Otorita IKN agar kontraktor lokal Kalimantan Timur dapat terlibat dalam proyek IKN.
“Kami akan menyampaikan hal ini kepada Badan Otorita IKN melalui Pak Dhony. Semoga beliau bisa hadir di sini, dan saya akan mengundangnya khusus nanti,” kata Akmal Malik. (adv/dprdkaltim)
