BALIKPAPAN – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltim menargetkan perhitungan kerugian negara perihal pengadaan nanobubble di PDAM Balikpapan rampung dalam waktu dekat. “Bulan ini semoga selesai,” ujar Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Timur, Hasoloan Manalu saat ditemui di Balikpapan, Jumat (10/3/2023).
Lebih lanjut Hasoloan Manalu menjelaskan, bahwa dua minggu lalu tim BPKP Kaltim telah turun dan melakukan audit, saat ini laporan tengah disusun dan didalami.
“Jika sudah selesai nanti laporan akan diserahkan ke saya lalu disampaikan ke Kejari Balikpapan,” jelasnya.
Hasoloan Manalu menambahkan, dalam pelaksanaan audit kerugian negara, BPKP Kaltim juga melibatkan sejumlah ahli untuk ikut perhitungan nilai kerugiannya.
Bahkan BPKP Kaltim juga meminta keterangan sejumlah pihak guna mendalami kerugian negara dari pengadaan nanobubble tersebut.
“Kita sudah memintai keterangan beberapa pihak ya, dan juga kita libatkan ahli dalam melakukan audit,” tambahnya.
Seperti diketahui, Kejaksaan Negeri Kota Balikpapan secara resmi telah meningkatkan status kasus yang melibatkan perusahaan plat merah ini ke penyidikan sejak September 2022 lalu.
Kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan, Ardiansyah mengatakan, proses audit yang dilakukan oleh BPKP Provinsi ini untuk mengetahui berapa total kerugian negara, yang akan menjadi dasar tindaklanjut dalam penanganan kasus tersebut.
“Kerugian negara itu harus rill, tidak boleh asumsi. Harus dihitung oleh ahlinya, dalam hal ini adalah BPKP,” ujarnya.
Ardiansyah menjelaskan, bahwa sampai saat ini sudah lebih dari 20 orang yang diperiksa untuk dimintai keterangan terkait tindak lanjut kasus ini.
Termasuk mantan Direktur PDAM dan inspektorat. Nilai pekerjaan untuk proyek nanobubble ini tercatat mencapai Rp 6 miliar. (Bom)
