Di antara perusahaan daerah (perusda) miliki Pemprov Kaltim, Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) memiliki penyertaan modal terbesar setelah Bank Kaltimtara. Juga memiliki 6 anak perusahaan dan berbagai lini usaha. Sayangnya, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai masih sangat minim.
Peliput: Andy Desky
Kinerja Perusahaan Daerah (Perusda) tiap tahun selalu menjadi sorotan. DPRD Kaltim melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim tahun 2021 memberikan masukan kepada Gubernur Kaltim untuk mengoptimalkan sejumlah perusda, salah satunya Perusda Melati Bhakti Satya (MBS).
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Agiel Suwarno mengatakan, komisinya sudah menggelar rapat dengar pendapat dengan direksi Perusda MBS. namun yang disampaikan masih gambaran secara umum. “Paparan masih global. Belum kelihatan target, kinerja, dan pencapaiannya,” jelasnya. Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, perusda dengan target pendapatan yang relatif kecil perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh, karena tidak menunjukkan tren kenaikan pendapatan.
Perusda MBS didirikan pada 5 Januari 1996 berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. Kala itu modal dasar yang disetorkan Pemprov Kaltim Rp 5 miliar. Kemudian melalui Perda Nomor 05 Tahun 2004 penyertaan modal Pemprov bertambah menjadi Rp 32,50 miliar.
Empat tahun kemudian, berdasarkan Perda Nomor 18 Tahun 2008, Pemprov kembali menambah penyertaan modal Rp 168,7 miliar. Tambahan ini berupa aset tetap yaitu Hotel Grand Pandurata Jakarta senilai Rp 54,1 miliar serta tanah dan bangunan eks lahan Puskib Balikpapan senilai Rp 114,6 miliar. Sehingga total penyertaan modal dasar yang menjadi ekuitas pada Perusda MBS sebesar Rp 201,3 miliar. Dalam perda tanggal 15 Desember 2008 itu menyebutkan, perubahan modal dasar menjadi Rp 3 triliun dengan modal disetor Rp 201.267.977.199.
Bidang usaha MBS pun makin beragam mulai jasa perhotelan, jasa transportasi, dan jasa umum yang bertujuan untuk melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan serta program pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Saat ini MBS ditopang 6 anak perusahaan, di antaranya menangani kawasan ekonomi khusus Maloy, pelabuhan petikemas hingga jasa konstruksi.
Namun dari sekian banyak aset dan anak perusahaan, kontribusi MBS terhadap PAD Kaltim masih sangat minim. Pada 2017, MBS tak memberi kontribusi pada PAD. Pada 2019, berkontribusi sebesar Rp 2,36 miliar, tahun 2020 turun menjadi Rp 1,15 miliar, dan pada 2021 naik menjadi Rp 3,04 miliar. Meski mengalami kenaikan, kontribusi itu dinilai DPRD Kaltim dan berbagai kalangan masih sangat minim.
Pengamat Ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Haerul Anwar, mengatakan tren kontribusi Perusda MBS terhadap PAD sangat fluktuatif dan tidak jelas target kontribusi yang ingin dicapai setiap tahun. Dia juga belum melihat ada aksi kooporasi dan rencana bisnis yang jelas dari MBS.
MBS ujarnya, memiliki banyak aset untuk dikelola. Bila berkaca dari negara maju, pengelolaan aset yang optimal akan menghasilkan return yang besar. Namun untuk aset yang dikelola MBS perlu dipertanyakan. Demikian pula dengan anak perusahaan dari MBS. Menurutnya aset yang dikelola harus dapat menghasilkan pendapatan dan bersumbangsih terhadap deviden.
“Dalam hal ini kita mau melihat apakah aset MBS sudah bekerja maksimal. Kalau belum, itu perlu dicermati. Karena kalau tidak tentu aset ini ada biayanya, bukannya mendapat untung justru bisa merugi. Makanya kita mau lihat aksi koorporasi dari setiap asetnya,” terangnya, Minggu (12/6/2022).
Karena banyaknya aset yang dikelola, bidang bisnis MBS menjadi tidak spesifik. Bila pun ada harus bersentuhan dengan persaingan dengan swasta. Misalnya, Hotel Pandurata, akan banyak pesaing bisnis dari bidang perhotelan. Menurutnya, perlu dilakukan kapitalisasi bidang bisnis MBS yang tidak berhadapan langsung dengan swasta.
Ia juga menyorot pengelolaan pesawat Airvan. Direksi Perusda MBS diminta membuat keputusan bisnis terkait pengelolaan pesawat Airvan. Direksi diharap memiliki alternatif keputusan, meneruskan bisnis pengoperasian Airvan sampai batas waktu tertentu atau menjual pesawat untuk mengakhiri bisnis pengoperasian Airvan dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah.
“Ini ujian untuk direksi baru, kalau tidak bisa menghasilkan tidak bisa terbang sewakan atau jual saja. Karena seperti yang saya bilang, aset kalau tidak optimal itu fatal. Ada cost pemeliharaan, pajak dan lainnya. Dan saya harap direksi fair, kalau tidak sanggup bilang saja,” tegasnya kepada Media Kaltim.
Ia juga meminta langkah konkret dari DPRD Kaltim untuk pengawasan kinerja BUMD dan pengelolaan aset Pemprov Kaltim. Menurutnya, pengawasan tidak akan optimal bila para BUMD hanya diundang dalam rapat DPRD untuk memaparkan rencana bisnis dan sumbangsih PAD.
“Saya pikir malas dengar DPRD cuma manggil saja, kayak barang jauh, kan ini dekat. Datangi aja. Kalau memang konsen inventarisasi aset, checklist mana yang maksimal mana yang nggak. Jangan di atas meja, ngomong di media terus selesai. Harus tegas, manajemen kalau tidak mampu tarik saja asetnya,” ucapnya.
Sementara redaksi telah mencoba menghubungi Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listyono untuk mengonfirmasi ulang komentar ini. Namun tidak ada jawaban yang komperhensif saat ditanyai kinerja Perusda MBS. “Nanti kita panggil satu-satu perusdanya,” ucapnya singkat via whatsapp. (eky)
